Dari era kolonial sampai sekarang posisi desa tidak lebih dari sekedar objek pembangunan. Berbagai regulasi dari era kolonial sampai sekarang telah memposisikan desa tidak lebih dari sekedar pelaksana kebijakan dan program pembangunan pemerintah diatasnya.

Hal ini menyebabkan posisi desa menjadi terpojok. Tidak berdaya membangun dirinya sendiri. Lebih banyak membangun dengan modal pihak luar dari pada kekuatan sendiri.

Ketergantungan

Secara historis ketergantungan desa terhadap pemerintahan diatasnya bermulai di era kolonial. Hal ini ditandai dengan keluarnya Regeeringsreglement, sebuah aturan mengenai desa pada tahun 1854.

Aturan tersebut mengatakan bahwa pemerintah desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengacu pada aturan gubernur jenderal.

Namun aturan tersebut dianulir oleh aturan Desa ordonannantie pada tahun 1941. Aturan ini menyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa harus mengacu pada aturan diatasnya.

Akan tetapi, sebelum aturan ini berjalan menyeluruh penjajahan Belanda digantikan oleh penjajahan Jepang. Pada penjajahan Jepang semua aturan desa tersebut tidak berlaku. Desa tidak lebih dari sekedar kepanjangan tangan dalam memenangkan peperangan.

Semangat untuk mengurangi ketergantungan desa muncul kembali di era kemerdekaan melalui UU No 1 tahun 1945 dan nomor 22 tahun 1948. Kedua UU ini spesifik menyatakan bahwa desa merupakan bentuk otonomi paling bawah dan berwenang mengatur dirinya sendiri tanpa harus mengacu pada aturan diatasnya. Ini merupakan sinyalemen positif bagi desa.

Namun belum juga UU tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, lahir dekrit presiden tahun 1959. Menindaklanjuti dekrit tersebut lahir Penpres No 6 Tahun 1959 yang secara subtstansif mengatur desa melalui pemerintah daerah dengan cara yang sentralistik. Peran presiden dan menteri dalam negeri yang dominan menjadi salah satu ciri menonjol. Tentu saja, hal ini menyebabkan desa menjadi kembali tidak lebih dari sekedar kepanjangan tangan pemerintah diatasnya.

Pada proses nya, semangat sentralistik tersebut dianulir oleh UU No 19 tahun 1965 tentang Desa pradja. UU tersebut mengatakan bahwa Desa pradja adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh teritori berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta bendanya sendiri.

Secara semangat UU ini mencoba memberikan yang luas kepada desa untuk mengurus dirinya sendiri tanpa harus terlalu terikat dengan pemerintah di atasnya. Melalui UU ini posisi desa kembali menguat.

Namun setelah itu serangkain regulasi tentang desa cenderung memposisikan desa dalam posisi yang lemah. Pada periode 1969-1979 lahir UU N0 6/1969 yang membekukan UU sebelumnya yang di susul dengan UU no 5/1974 dan UU N0 5/1979. Dalam UU tersebut posisi pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah daerah yang dikendalikan secara sentralistik oleh presiden dan pejabat setingkat menteri secara langsung. Melalui UU ini posisi desa tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah diatasnya.

Lalu di periode 1999-2014 lahir beberapa UU yang berkaitan langsung dengan desa. UU No 22/1999 mendefenisikan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

UU ini memang sama sekali tidak berbau sentralisme yang kuat, namun desa sifatnya tetap hanya memperoleh kewenangan sisa dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Desa dalam bingkai UU ini tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah diatasnya.

Begitu juga dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 6 Tahun 2014 Desa. Kedua UU ini mempunyai nafas yang sama yaitu antisentralisme dengan memposisikan desa sebagai kesatuan hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan kepentingan masyarakat dan rumah tangganya sendiri.

Namun tetap saja, dalam dua UU ini desa secara mendasar hanya mendapatkan kewenangan sisa dari pemerintah diatasnya. Posisi desa tetap menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah diatasnya.

Pemandu

Akibat dari regulasi yang subordinatif dan konsekuensi logis atas berbagai regulasi tersebut, dapat terlihat jelas pada beberapa dimensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa.

Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya. Semakin besar ketergantungan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenanganya maka ini adalah bentuk ketergantungan yang negatif. Namun semakin kecil ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya maka ini adalah bentuk ketergantungan yang positif.

Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat maka kelembagaan ekonomi tersebut semakin mandiri. Namun semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat tersebut berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut. Tentu saja ini adalah hal negatif.

Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material maka dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat.

Melihat karakteristik bangsa Indonesia yang begitu luas dan plural gambaran mengenai kondisi desa dalam tiga dimensi tersebut akan sangat beragam. Dalam bayangan penulis, akan banyak muncul tipologi desa dengan kondisi yang berbeda di setiap tiga dimensi tersebut.

Gambaran kondisi desa yang sebenarnya berdasarkan tiga dimensi tersebut secara langsung akan menjadi pemandu bagi siapa saja untuk melaksanakan semua program di desa. Semakin patuh program yang masuk dengan kondisi tiga dimensi tersebut maka semakin tepat pula program yang masuk ke desa. Sebaliknya, semakin tidak patuh guliran program yang masuk ke desa dengan kondisi tiga dimensi tersebut maka semakin tidak tepat pula program tersebut.

Dalam konteks demikian, desa tidak lagi dikendalilan oleh berbagai guliran program dari luar, namun program dari luar tersebut justru dikendalikan oleh desa melalui gambaran dari ke tiga dimensi tersebut.
Dengan demikian desa akan lebih mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Desa akan mempunyai daya tawar dalam mengurus, membangun dirinya sendiri terhadap pihak lain.

Seharusnya pemikiran ini menjadi salah satu bahan diskusi menarik diantara seluruh penggiat desa selain hingar bingar mengenai pembagian uang yang besar ke desa.