Partisipasi dan informasi adalah kekuatan utama dalam pembangunan desa. Namun sejauh ini kualitas partisipasi, ketersediaan dan tingkat akurasi informasi cenderung menjadi kelemahan mendasar yang selalu melekat dalam proses pembangunan desa.

Silent Minority

Secara konseptul, partisipasi merupakan “barang lama” dalam proses pembangunan desa. Konsep ini muncul sekitar dekade 1970 sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan top down yang meminggirkan peran masyarakat dan menuai lebih banyak kegagalan dari pada keberhasilan.

Bersamaan dengan itu, Robert Chambers, seorang aktivis cum akademis dari Universitas Sussex Inggris bersama beberapa koleganya mulai mengembangkan konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat desa sebagi pelaku utama.

Secara konseptual, semangat partisipasi dalam pemikiran Chambers dan koleganya adalah semangat untuk mengorganisasikan dan melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan program untuk diri dan kelompoknya masing-masing.

Dalam konsep ini, masyarakat desa diposisikan sebagai kelompok tidak beruntung yang didominasi masyarakat miskin yang merupakan kalangan mayoritas di desa, atau sebutan lainnya adalah silent majority. Secara sederhana konsep ini hendak memposisikan masyarakat miskin sebagai pelaku utama pembangunan desa.

Pada dekade awal berkembangnya konsep partisipasi, cara pandang mengenai masyarakat ini masih relevan. Namun melihat kekinian, khususnya di Indonesia cara pandang tersebut sepertinya tidak lagi relevan. Fakta dan data yang berkembang mengatakan bahwa silent majority tersebut sebenarnya sudah terklasifikasi ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan berbeda. Penulis menyebut kelompok yang terspesifik tersebut dengan istilah silent minority.

Berdasarkan klasifikasi oleh Program Peduli Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), kelompok silent minority ini terbagi ke dalam empat kelompok yaitu, disabilitas, korban pelanggaran HAM berat, komunitas adat terpencil dan kelompok agama minoritas dan kepercayaan lokal.

Kemensos mencatat bahwa tahun 2011 sekitar 11,500 penduduk Indonesia berada dalam kondisi disabilitas. Sedangkan komunitas adat terpencil berjumlah kurang lebih 229 ribu KK yang tersebar di 246 Kabupaten, 852 Kecamatan, 2000 Desa dan 2.650 lokasi dari Sabang sampai Merauke.

Selanjutnya, Kontras mengatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat dari tahun 1960 sampai dengan sekarang sekitar 10,000 tapi dengan catatan bahwa korban pelanggaran HAM di Timor-Timur tidak dihitung.

Mengenai kelompok agama dan minoritas sulit menemukan data teraktual mengenai jumlah dan sebarannya. Namun melihat pada laporan Human Right Watch tahun 2010, menyatakan pemerintah Indonesia telah gagal dalam melindungi kebebasan beragama kaum minoritas dan kepercayaan.

Salah satu indikator penting penilaian tersebut yaitu meningkatnya kasus pelanggaran kebebasan bergama dalam beberapa tahun terakhir ini.

Serangkaian data kelompok silent minority tersebut secara tidak langsung membukakan mata kita bahwa kelompok ini juga seharusnya betul-betul mendapatkan tempat dan bisa terlibat dalam pembangunan desa. Mereka memerlukan kebijakan dan program yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Seharusnya mereka terlibat penuh dalam setiap proses pembangunan desa.

Dalam konteks pembangunan desa, kualitas partisipasi akan berpengaruh terhadap penyusunan program dan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Pada titik ini data dan informasi mengenai sumber dan besaran keuangan untuk pelaksanaan program pembangunan desa menjadi hal krusial.

Cek Kosong

Namun melihat pada praktek yang dilakukan, rupanya kebutuhan informasi dan data yang akurat dan cepat belum sepenuhnya bisa dilakukan. Indikasi mengenai hal ini dapat terlihat pada dokumen pembangunan desa (baca : RPJMdesa) yang cenderung tidak lebih dari sekedar daftar belanja (shoping list) belaka.

Jika di telisik lebih dalam, sebenarnya kecenderungan ini muncul sebagai antisipasi dari ketidak tahuan, ketidakpastian dan keterlambatan dalam mengindentifikasi sumber dan jenis anggaran yang dapat di gunakan untuk pembangunan desa.

Cara seperti ini sebenarnya lazim di gunakan oleh banyak pihak untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Banyak orang menyebut cara seperti ini dengan istilah “politik melempar jaring”. Dalam kondisi yang miskin data dan informasi tentu saja cara ini lebih logis dan mudah dimengerti.

Sebenarnya, UU Desa telah berusaha menjawab problem ketersediaan informasi yang memadai termasuk ketersediaan dana dengan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID).Namun sampai dengan sekarang pihak pemerintah pusat belum menyusun sebuah peraturan yang spesifik membahas mengenai SID.

Dalam kontek yang lebih luas, terbitnya beberapa peraturan menteri, seperti permendagri 114 tahun 2014, Permendesa No 2 dan No 3 Tahun 2015 yang berkaitan dengan desa tidak akan terlalu memberikan efek domino yang signifikan jika tidak barengi dengan terbitnya aturan spesifik mengenai SID. Sederhananya, UU desa tanpa mengenai SID dan aturannya hanya akan menjadi semacam “cek kosong” untuk masyarakat
Mendorong partisipasi masyarakat seluas mungkin dan memastikan pihak pemerintah melaksanakan tugasnya menyediakan data dan informasi yang berkualitas seharusnya menjadi misi utama bagi semua yang terlibat mengenai desa tanpa kecuali.

Ketika semua kalangan masyarakat bisa berpartisipasi dan ketika informasi dan data tersedia dengan cepat dan berkualitas sebenarnya keberhasilan pembangunan desa telah betul-betul berada di depan mata.