Sejak konstitusi kita mengamanatkan kenaikan anggaran pendidikan menjadi dua puluh persen dari total anggaran yang dimiliki oleh negara, sejak itu anggaran sektor pendidikan berlimpah. Tidak hanya di pusat, lembaga-lembaga pendidikan di daerah seperti mendapatkan durian runtuh.

Akibatnya tentu saja beberapa program pendidikan dengan nilai uang yang berlimpah bergulir cepat. Program bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalir lancar. Program sertifikasi guru terus bergulir. Terakhir adalah perubahan kurikulum pendidikan sekolah.

Pencitraan

Dari atas kertas dan secara kasar tentu saja rangkaian program tersebut seharunya menjadikan pendidikan masyarakat kita akan selangkah lebih maju dibanding sebelumnya. Namun kenyataan tampaknya tidak selalu berbicara demikian.

Sekait dengan program BOS, mari kita bandingkan dengan capaian angka partisipasi pendidikan di setiap level pendidikan, khususnya level pendidikan dasar. Mengacu pada data angka partisipasi pendidikan yang dilansir BPS selama lima tahun terakhir di dapat sebuah kesimpulan bahwa tren angka partisipasi memang meningkat namun tidak signifikan. Bisa di kata, sepertinya tren peningkatan tersebut tanpa diintervensi oleh kenaikan anggaran pendidikanpun akan seperti demikian.

Lalu program sertifikasi guru. Sudah banyak penelitian yang mengemukakan bahwa program sertifikasi pendidikan yang di gadang-gadang akan meningkatkan kualitas pengajaran guru ternyata memiliki korelasi yang lemah dengan peningkatan kualitas pengajaran oleh guru.

Alih-alih meningkatan kualitas pengajaran oleh guru, program sertifikasitersebut malah meningkatkan tingkat konsumerisme guru-guru itu sendiri. Sudah menjadi hal yang lumrah apabila guru yang mendapatkan sertifikasi merubah gaya hidupnya dengan cukup signifikan. Kepemilikan alat elektronik seperti telefon genggam, komputer lengkap dengan perangkat penghubung internet atau alta transportasi terbaru meningkat tajam, sementara karya ilmiah yang dihasilkan hampir tidak terjadi sama sekali.

Alih-alih memperbaiki kondisi pendidikan dengan signfikan, program sertifikasi guru malah secara tidak langsung menjadikan sektor pendidikan menjadi sektor yang tidak lagi memberikan contoh baik bagi peserta didik itu sendiri dan masyarakat luas.

Sementara itu, mengenai perubahan kurikulum, masyarakat lebih banyak mendapatkan kabar mengenai pro dan kontra itu sendiri tanpa mengetahui substansi mendalam dari kurikulum itu sendiri. Akrobat dari para birokrasi pendidikan dan orang-orang yang mengaku ahli dalam pendidikan menjadi tontonan utama dari perubahan kurikulum itu sendiri.

Melihat dinamika tersebut, tidak salah jika kemudian penulis berkesimpulan bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan program dengan baik. Amanat konstitusi sudah di jalankan dengan sesuai jalur. Namun demikian, amanat tinggalah amanat dan kewajiban tinggalah kewajiban semuanya tersebut tidak lepas dari formalitas belaka. Tidak lebih dari sekedar pencitraan!

Pendidikan Mundur

Jauh hari sebelum mendapatkan alokasi anggaran melimpah, sektor pendidikan sekolah sudah mempunyai pola hubungan yang terbangun antara pihak masyarakat dengan sekolah dalam rentang jarak yang sangat lama.

Pola komunikasi yang dibangun bersifat simbiosis mutualisme. Masyarakat membutuhkan pendidikan untuk anaknya serta sekolah membutuhkan biaya untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Pada fase ini, pendidikan dipahami sebagai sebuah upaya bersama antara masyarakat dengan sekolah dan juga negara dengan peran yang terbatas.

Pada prakteknya pola seperti ini menyebabkan partisipasi masyarakat dengan sendirinya terlaksana. Tanpa harus ada intruksi, partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pendidikan sekolah berjalan dengan sendirinya.
Namun pola seperti itu tampaknya berubah setelah anggaran untuk pendidikan berlimpah. Masyarakat tidak lagi merasa harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan karena negara telah menjamin semua itu. Hal ini tentu saja berakibat pada lemahnya kontrol dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anaknya.

Sementara hal tersebut terus berlangsung, di sisi yang lain guru-guru mendapatkan “berkah” atas kenaikan anggaran pendidikan tersebut, yaitu program sertifikasi guru. Namun malang tak bisa di tentang, program yang di gadang akan meningkatkan kapasitas guru dalam mengajar tersebut ternyata pada praktek dilapanganya tidak sesuai dengan tujuan semula seperti dijelaskan di awal. Program sertifikasi guru tak ubah seperti kasus mal praktek dokter di rumah sakit.

Di tengah-tengah menurunya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, malpraktek tersebut jelas menjadi seperti “serangan” bertubi kepada sektor pendidikan. Lebih parahnya lagi, dalam kondisi “malpraktek” tersebut sepertinya kondisi negara cenderung diam karena merasa sudah menunaikan kewajibannya dalam menjalankan program sesuai amanat konstitusi.

Di tengah kondisi tersebut berlangsung, ujug-ujug departemen pendidikan nasional menggulirkan program pergantian kurikulum. Tentu saja hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun demikian, atas nama amanat konstitusi departemen pendidikan nasional melanjutkan program ini.

Lebih parahnya lagi, program pergantian kurikulum ini ternyata juga tidak melibatkan guru secara serius dalam penyusunanya. Penyusunan kurikulum tersebut dilaksanakan dengan teknokratis. Guru terima jadi, padahal guru sebagai elemen utama dalam proses pendidikan jelas harus terlibat penuh mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Dalam konteks demikian, terang sudah bahwa pelaksanaan anggaran pendidikan oleh negara adalah program yang ditujukan untuk pencitraan belaka. Sejatinya tidak ada keseriusan untuk betul-betul menjadikan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam konteks demikian, maka sudah sewajarnya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya seluruh pihak yang peduli akan kemajuan pendidikan Indonesia meminta tanggung jawab (baca: akuntabilitas) pemerintah dalam menjalankan semua program pendidikan atas nama konstitusi dan kemajuan pendidikan Indonesia.

Terlepas dari siapapun rezim yang sedang berkuasa, akuntabilitas untuk sektor pendidikan harus terus di tagih oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pihak-pihak yang peduli akan kemajuan pendidikan Indonesia Jika tidak, pendidikan akan terus menerus dijadikan sebagai ajang pencitraan bagi rezim berikutnya. Semoga saja hal itu tidak pernah terjadi.