Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan serangkain regulasi lain dibawahnya tidak serta merta menjadikan pemenuhan hak atas informasi berjalan mulus. Masih banyak hal mengganjal muncul ditengah jalan.

Euforia kebebasan informasi sebagai salah satu anak kandung dari reformasi telah menjadi wacana umum yang diterima secara formal oleh pemerintah. Dibuatnya UU KIP No 14 tahun 2008, menjadi penanda penting hal tersebut. Dalam konteks seperti itu, lahirnya UU KIP lebih tepat diposisikan sebagai sebuah formalisasi keterbukaan informasi publik

Implementasi

Sebagai sebuah formalisasi yang masih seumur jagung, tentu saja pada aras pelembagaan akan dihadapkan pada beberapa fakta yang tentu saja merupakan hal yang baru. Beberapa fakta mengenai implementasi keterbukaan informasi bisa dijadikan sebagai bahan diskusi yang menarik dan konstruktif.

Pada bagian faka pelembagaan informasi, UU KIP mengamanatkan pemerintah untuk memberikan layanan pemenuhan hak informasi publik dari masyarakat dengan maksimal. Salah satu jalannya adalah melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam konteks pemenuhan informasi, PPID merupakan garda terdepan sekaligus menjadi aktor utama.

Namun pada faktanya, terbentuknya PPID di masing-masing lembaga pemerintah tidak serta merta upaya pemenuhan kebutuhan informasi berjalan mulus. Hasil pemantauan Perkumpulan Inisiatif selama kurang lebih dari tiga tahun terakhir mengatakan bahwa masih banyak didapati PPID tidak memahami secara tepat dan mendalam mengenai fungsinya tersebut.

Akibat dari hal ini tentu saja keberadaan PPID tidak lebih dari sekedar pemanis belaka sebagai penggugur kewajiban undang-undang. Akibat lainnya adalah tentu saja proses pemenuhan kebutuhan informasi tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Celakanya, dalam setiap rangkaian regulasi keterbukaan informasi tersebut lebih menitik beratkan pada sisi pelayanan saja. Serangkain regulasi tersebut tidak menawarkan mekanisme reward and funishment yang jelas bagi PPID sebagai leading aktor yang dimandatkan oleh undang-undang.

Selain itu, pada wilayah kelembagaan yang lain, yaitu pada keberadaan Komisi Informasi Daerah (KID). KID yang diharapkan mampu menjadi aktor yang dominan dalam pemenuhan kebutuhan informasi secara penuh ternyata belum bisa menjadi jaminan kepastian akan pemenuhan hak atas informasi publik.

Peran KID dalam proses pemenuhan hak atas informasi publik berhenti pada penentuan klasifikasi atas informasi yang diminta oleh pemohon serta sengketa selisih paham antara pemohon dan termohon. Tidak lebih.

Setelah keputusan didapatkan, KID tidak punya kewenangan untuk memaksa pemberian data dari lembaga yang bersangkutan kepada pemohon. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan informasi, justru setelah keputusan KID tersebut jalan panjang itu semakin terasa.Karena setelah itu tidak ada lembaga yang menangani secara khusus tentang permasalahan kepastian dalam mendapatkan informasi secara khusus.

Jalan panjang itu terjadi ketika lembaga publik (baca : Lembaga pemerintah) tidak mentaati keputusan KID. Tidak ada mekanisme yang tegas mengenai masalah ini juga tidak ada aturan yang ekplisit mengatur mengenai hal ini. Pada akhirnya, masyarakat pemohon informasi harus berusaha sekuat tenaga mencari jalur lain yang lebih efektif dalam memperoleh informasi. Jika, pemohon informasi tidak mempunyai “amunisi” yang cukup, maka bisa dipastikan upaya mendapatkan hak atas informasi akan kandas ditengah jalan yang gelap!

Hal ini dialami betul oleh Perkumpulan Inisiatif ketika bersengketa dengan sekretariat daerah provinsi Jawa Barat. Dalam sengketa tersebut, perkumpulan Inisiatif memenangkan sengketa dan mengharuskan sekretaris daerah Jawa Barat memberikan data yang diminta oleh Perkumpulan Inisiatif.

Namun sampai dengan sekarang, data tersebut belum juga diberikan oleh sekretariat daerah provinsi Jawa Barat. Akhirnya, perkumpulan Inisiatif harus menempuh jalur pengadilan. Dan ketika masuk pada wilayah pengadilan, prosesnya kembali panjang, hampir sama dengan proses penyelesaian sengketa di KID. Perlu diketahui bahwa sengketa antara Perkumpulan Inisiatif di mulai sejak tahun 2011 dan belum juga menemukan titik terang sampai dengan sekarang.

Dijebak

Dalam lansekap yang lebih luas, proses pemenuhan hak informasi tersebut akan semakin gelap jika dikaitkan dengan ranah politik, terutama ranah politik praktis. Informasi merupakan “komoditas” yang mempunyai nilai jual tinggi.

Dari hasil kajian Perkumpulan Inisiatif, kebanyakan informasi yang diminta adalah informasi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan sejumlah proyek dalam APBD, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sejumlah uang yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah seperti dana hibah dan bantuan sosial dalam APBD provinsi atau kabupaten.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peran dan fungsi dari lembaga eksekutif (baca: birokrasi) dan lembaga legislasi (baca :anggota dewan).

Aroma politis itu terasa sangat kuat ketika dikaitkan dengan sengketa yang sedang terjadi antara Perkumpulan Inisiatif dengan sekretariat daerah Jawa barat tentang permohonan data penerima hibah bansos. Penulis menduga, salah satu alasan kenapa sampai dengan sekarang pihak sekretariat daerah belum juga memberikan data penerima hibah bansos adalah karena dari data tersebut akan terkuak beberapa masalah sekait pembagian dana hibah bansos tersebut yang tentu saja mempunyai nilai politis yang cukup besar.

Besar kemungkinan jika informasi mengenai hal tersebut disebarluaskan akan menjadi bola liar yang menggelinding dan pada akhirnya akan mengancam atau bahkan menjatuhkan posisi mereka. Atau lebih jauh lagi bisa dijadikan sebagai alat untuk saling sandra antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks seperti ini, masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik seyogianya tidak ikut terjebak dalam ritme yang pastinya akan dimainkan oleh para petualang politik (baca : anggota legislatif) dan ekskutif (baca : birokrasi) tersebut.
Seyogianya, masyarakat yang memohon pemenuhan atas informasi bisa berdiri tegak, berjalan lurus dan memegang teguh dalam upaya untuk memenuhi haknya tersebut. Tidak mencoba-coba atau sekali-kali terjun dalam ritme politik yang dimainkan, jika tidak ingin terjebak.

Dua problematika pokok keterbukaan informasi publik tersebut setidaknya menjadi semacam pengingat kepada kita semua bahwa jalan menuju keterbukaan informasi publik belum terlalu terang. Hambatan dan tantangan juga jalan yang gelap telah setia menanti bagi para pejuang keterbukaan informasi publik.

Tentu saja ini bukan sebuah ancaman dan alasan untuk tidak melakukan perjuangan atas nama keterbukaan informasi publik, karena sejatinya informasi adalah hak dasar yang harus diperjuangkan oleh setiap warga negara tanpa kecuali!