Mewaspadai Pendidikan Menengah Universal
Oleh Aang Kusmawan
Setelah digratiskanya pendidikan pada jenjang dasar dan menengah pertama, kini pemerintah sedang berusaha untuk menggratiskan pendidikan pada jenjang menengah atas, atau lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Menengah Universal (PMU). Di satu sisi, hal ini layak disambut bahagia, namun dilain sisi tentu hal ini harus dikritisi secara objektif.
Amanat Konstitusi dan Momentum
Ada beberapa latar belakang penting PMU di gulirkan. Pertama, adalah amanat konstitusi tentang pendidikan. Dari segi amanat konstitusi ini, PMU diarahkan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kotor (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) ditingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
Secara lebih spesifik hal ini dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat melanjutkan lulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMA) ke SMA/MA. Dari beberapa penelitian, rendahnya tingkat melanjutkan ke jenjang SMA ini lebih banyak disebabkan oleh faktor biaya serta aksestabilitas, atau jauhnya jarak sekolah.
Selain untuk meningkatkan APM/dan APK, PMU ini juga diarahkan untuk menseimbangkan rasio angka melanjutkan antara ke SMA/MA dengan SMK/MAK. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih jauhnya perbedaan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke SMA/MA dan SMK/MK. Mayoritas siswa lebih memilih untuk melanjutkan sekolah ke SMA/MA daripada ke SMK/MAK. Dari pengamatan penulis, hal ini lebih banyak disebabkan oleh mahalnya biaya untuk melanjutkan ke SMK/MAK serta masih sedikitnya jumlah SMK/MAK.

 
Dalam konteks tersebut, peran PMU adalah memberikan kepastian kepada semua siswa bahwa siswa tidak usah lagi khawatir dengan masalah pembiayaan ke SMK/MAK, karena negara telah menjamin. Asumsi dari skema tersebut, siswa yang melanjutkan ke SMK/MAK akan bertambah dan pada akhirnya akan memenuhu rasio jumlah siswa SMA/MA dengan SMK/MA yang diinginkan.

 
Latar belakang kedua, adalah bonus demografi. Merujuk pada beberapa penelitian demografi terbaru, bahwa Indonesia akan mengalami ledakan populasi penduduk, terutama penduduk yang berusia SMA/MA/SMK/MAK. Ledakan penduduk pada usia ini menjadi momentum yang penting, karena disisi yang lain jumlah penduduk yang berada pada usia produktif mengalami pengurangan.

 
Oleh karena itu, agar tidak kehilangan momentum ini, generasi muda yang lahir sekarang harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara merata. Asumsi yang dikembangkan adalah, jika generasi muda sekarang mendapatkan pendidikan yang merata, maka kelak akan lahir bangsa-bangsa yang didalamnya terdapat masyarakat yang terdidik dan produktif. Pada akhirnya hal ini akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang selangkah lebih maju dibanding bangsa lain, sekaligus juga dapat mengambil keuntungan dari bonus demografi yang langka ini.
Kondisi Ekonomi dan Korupsi
Namun demikian, menilik pada waktu munculnya ide PMU, setidaknya ide ini muncul ditengah kondisi ekonomi yang buruk dan budaya korupsi yang masih kuat. Dalam pandangan pemerintah, kondisi ekonomi yang sekarang terjadi tidaklah terlalu buruk. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.
Sebagai guru ekonomi, penulis memandang bahwa sepertinya ini sangat positif, namun sebenarnya tidak. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilansir oleh pemerintah adalah pertumbuhan yang sifatnya semu, karena hanya berkisar di angka-angka yang mudah dimanipulasi. Jika dibandingkan dengan kondisi dilapangan, angka pertumbuhan ini tidaklah berdampak apa-apa.
Silahkan berkunjung ke desa-desa, lalu tanyakan berapa upah buruh mereka. Dari hasil pengamatan penulis, upah buruh tani tidak pernah mengalami kenaikan dengan signifikan. Naiknya angka pertumbuhan ekonomi ternyata tidak pernah diikuti oleh kenaikan upah buruh, padahal upah merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya beli mereka.
Bagi petani dan buruh tani yang merupakan pekerjaan mayoritas di indonesia, tetapnya upah mereka merupakan sebuah penderitaan yang tiada akhir, karena disatu sisi harga-harga kebutuhan sembilan barang pokok tidak pernah mengalami penurunan, bahkan cenderung selalu mengalami kenaikan tanpa sering mengalami penurunan. Atau dalam istilah ekonomi disebut dengan elastisitas yang kaku.
Padahal, dalam amatan penulis, kebutuhan diluar penyelenggaran pendidikan oleh sekolah sangat berpengaruh. Bagi keluarga dengan tingkat pendapatan minim, kebutuhan tersebut yang sebenarnya tidak terlalu besar adalah sebuah beban ekonomi sekaligus psikologis yang sangat besar.
Dalam konteks demikian, menjadi wajar ketika sekolah digratiskan masih cukup banyak didapati angka drop out sekolah. Hal ini bukan dilatar belakangi oleh ketidakmampuan dalam membiayai pendidikan, akan tetapi lebih didorong oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan diluar yang ditanggung sekolah. Pada prakteknya, orang tua akan berpikir praktis. Lebih baik meminta anaknya untuk membantu pekerjaan mereka daripada harus pusing memikirkn pemenuhan kebutuhan sekolah anak, seperti kebutuhan untuk uang jajan, sepatu, tas, buku tulis dan lain sebagainya.
Selanjutnya, penulis tahu persis bahwa fenomena penggratisan biaya sekolah, yang mana didalamnya ada peningkatan anggaran pendidikan yang terjadi, juga diikuti oleh meningkatnya peluang dan potensi korupsi.
Sinyalemen ini sebenarnya bisa di baca pada beberapa hal. Pertama, adalah rentang penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak pernah tepat waktu. Sebagi seorang guru, penulis merasakan betul bagaimana lama serta ribetnya mekanisme pemerolehan dana BOS tersebut. Bagi guru, khususnya guru honor dampak dari hal ini adalah telatnya pemberian honorarium. Fakta “gajian” tiga bulan sekali” adalah fakta yang sampai sekarang masih terjadi.
Kedua, adalah masalah transparansi. Sudah menjadi rahasia umum apabila transparansi pengelolaan dana pendidikan merupakan masalah klasik yang sampai sekarang belum ada solusi ampuh.
Dimulai dari lembaga pemerintahan, yaitu departemen pendidikan serta dinas pendidikan sampai dengan lembaga sekolah memppunyai tingkat serta kultur transparansi yang tidak terlalu baik.
Masyarakat biasa, orang tua siswa dan bahkan dibeberapa kasus, gurunya sendiri sangat sulit untuk mengakses dan berpartispasi dalam pengelolaan anggaran keuangan sekolah. Biasanya pengelolaan anggaran pendidikan (baca: BOS) hanya dilakukan oleh beberapa orang tanpa transparansi yang jelas.
Pada prakteknya, ada berapa hal penting yang melatar belakangi ini. Pertama, adalah pandangan bahwa berbicara masalah anggaran adalah berbicara tentang masalah tabu. Dalam istilah sunda, masalah keuangan sama sakralnya dengan membicarakan “Gowah”, tempat menyimpan beras kepada orang lain. Dalam kultur sunda, adalah hal yang tabu membicarakan isi “Gowah” sendiri kepada orang lain.
Jika ditelisik secara lebih dalam, hal ini terjadi karena adanya pandangan bahwa sekolah merupakan tempat milik sendiri, bukan milik orang lain (baca: publik). Sebenarnya pandangan ini sangat bertolak belakang, karena sekolah sebenarnya adalah fasilitas umum milik masyarakat.
Dalam konteks pengimplementasian PMU, dua kondisi objektif inilah yang sebenarnya harus dikritisi dan dikaji secara lebih dalam. Sebagai seorang guru, sudah bisa dipastikan, penerapan PMU tanpa diimbangi oleh perbaikan taraf ekonomi dengan signifikan, maka target PMU tidak akan tercapai dengan maksimal. Begitu pula tanpa transparansi dan perubahan cara pandang komunitas sekolah, penerapan PMU hanya akan menjadi ladang baru dan melanggengkan potensi serta modus korupsi yang lama.
Dengan demikian, penerapan PMU tidak hanya layak untuk kita sambut dengan gembira, tetapi juga harus diwaspadai agar tidak terjebak oleh masalah ekonomi serta budaya korupsi akut yang berkembang di masyarakat kita. Jujur, sebagai seorang pendidik, penulis merasa bahagia dengan adanya PMU, namun dibalik kebahagiaan itu ada kegelisahan yang tidak mudah untuk diobati.
Aang Kusmawan, Guru Ekonomi dan Wakasek Bidang Kurikulum di Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sukasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.