Angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang terbaru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara mendasar, penurunan ini menggambarkan bahwa proses pembangunan Indonesia satu tahun terakhir ini telah berjalan mundur, untuk tidak mengatakan gagal.

Sejatinya kegagalan dalam pembangunan tidak serta merta hanya merupakan kesalahan pemerintahan pusat atau daerah saja. Secara lebih dalam bisa jadi hal ini menjadi sebuah indikasi kuat terjadinya kegagalan proses pembangunan di tingkat lokal (baca: desa). Oleh karena itu, ada yang harus di cek dengan proses pembangunan di tingkat lokal.

Proses Pembangunan

Salah satu pendekatan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang dianut di Indonesia adalah sistem Bottom up (dari bawah keatas). Dalam proses ini ide-ide perencanaan pembangunan berawal dari perumusan rencana pembangunan di tingkatan Rukun Warga (RW), lalu ide tersebut di bawa ke forum antar RW atau lebih di kenal dengan sebutan Musyawarah Dusun atau disingkat MUSDUS.

Setelah itu, ide rencana pembangunan tersebut di bawa ke tingkat desa atau lebih dikenal dengan sebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES). Keluaran dari MUSRENBANGDES tersebut adalah dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Selanjutkan dari RPJMDES tersebut diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD).

Dalam proses pembangunan di desa, dokumen RKPD ini mejadi salah satu penentu keberhasilan proses pembangunan di Desa, karena dokumen tersebut berisi rencana detail kegiatan pembangunan desa yang akan dilakukan dalam waktu tahun pertahun.

Dengan proses demikian, suara masyarakat mayoritas masyarakat di pedalaman akan terekam dengan maksimal. Dan tentu saja hal ini berarti bahwa dokumen perencanaan sudah mewakili suara mayoritas di akar rumput.

Dalam konteks tersebut, seyogianya seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan haruslah beragam dan pasti betul-betul menggambarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat mayoritas (baca : miskin).

Dan tentunya kenyataan pembangunan yang sebenarnya akan menjawab semua kebutuhan dan keinginan masyarakat mayoritas (baca :miskin). Implikasi mendasar dari hal ini adalah masyarakat semakin sejahtera dan tentu saja angka masyarakat miskin berkurang dengan signifikan.

Namun jika dibenturkan pada fakta yang terjadi, nampaknya implementasi dari model sistem perencanaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan sulitnya angka IPM kita mengalami kemajuan, dan bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Suara Minoritas

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem perencanaan pembangunan yang telah ada berjalan dari bawah ke atas melalui proses musyawarah antar masyarakat pada setiap level masyarakat dan pemerintahan.

Dengan proses tersebut, maka yang menjadi kunci utama dalam proses tersebut adalah musyawarah yang berkualitas. Asumsi yang dibangun dari hal tersebut adalah semakin berkualitas musyawarah yang terjadi, maka kualitas proses pembangunan akan semakin baik begitu juga sebaliknya.

Dalam proses musyawarah, kualitas musyawarah yang baik akan sangat ditentukan oleh argumen-argumen individu yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, pertanyaan kunci dalam proses musyawarah untuk pembangunan adalah, sudahkah musyawarah yang dilakukan berjalan dengan maksimal, sudahkah masyarakat mayoritas (baca :miskin) mengeluarkan seluruh argumen, keinginan dan kebutuhanya dengan jelas dan maksimal?

Seperti kita ketahui bersama, bahwa disatu sisi masyarakat miskin merupakan masyarakat yang didominasi oleh mereka yang tingkat pendidikanya, baik formal ataupun non formal rendah. Dengan kondisi demikian, masyarakat lebih terampil dalam menggunakan fisiknya untuk bekerja dari pada memanfaatkan otaknya untuk berpikir lalu mengutarakan lewat ucapan.

Dalam istilah lain, ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan otak serta mengungkapkan pendapat disebut dengan istilah silent majority, atau mayoritas yang diam.

Sementara itu di sisi lain ada masyarakat yang memang mempunyai pendidikan lebih tinggi dari mayoritas masyarakat. Mereka ini biasanya menduduki jabatan struktural formal dan jabatan informal yang secara tidak langsung di berikan oleh masyarakat. Mereka inilah yang sebenarnya diatas kertas akan mempunyai kemampuan untuk berbicara dan mengungkapan pendapat dengan maksimal.

Dalam kondisi yang demikian, hemat penulis musyawarah secara tidak langsung dan tidak sadar akan terdominasi oleh mereka yang memang mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan pendapat dengan maksimal. Sementara itu, masyarakat mayoritas (baca :miskin) hanya akan menjadi pendengar pasif. Kalaupun berperan aktif maka perannya tidak lebih dari sebagai pelengkap atau sekedar meramaikan saja.

Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada output musyawarah yang dilakukan. Akan menjadi wajar apabila dokumen perencanaan yang dihasilkan akan berbeda dengan yang betul-betul di butuhkan oleh masyarakat miskin yang mayoritas, karena memang masyawarakat yang mendominasi musyawarah bukanlah masyarakat mayoritas (baca :miskin).

Dan dalam konteks itu juga kita menemukan sebuah argumen logis mengenai kenapa kemudian hasil dari proses pembangunan tidak memuaskan yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kualitas pembangunan Indonesia. Dalam bahasa yang sederhana, saya ingin mengatakan bahwa sejatinya proses pembangunan yang dilakukan sebenarnya lebih banyak didominasi oleh minoritas, bukan oleh mayoritas (baca :miskin).

Namun demikian, pendekatan bottom up sejatinya hanyalah salah satu pendekatan dalam melakukan proses pembangunan. Di luar itu masih ada sistem top down dan teknokratis yang biasanya dipadukan dengan sistem botom up dalam proses pembangunan yang juga harus di periksa dengan seksama oleh semua pihak. Semoga saja pendekatan lain dalam proses pembangunan tersebut tidak terjangkit oleh “penyakit” seperti pada pendekatan botom up seperti yang penulis sebutkan diatas.

Bagi seluruh masyarakat yang peduli akan pembangunan desa, meminjam istilah penyair Chairil Anwar “Kerja belum apa-apa kawan” masih terlalu banyak yang harus di benahi. Semoga kedepan martabat bangsa kita akan bergerak maju dengan naiknya angka IPM.Amin.

Aang Kusmawan, Guru Ekonomi di Madrasah Aliyah (MA) Sukasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Meminati masalah pembangunan dan pendidikan.