Melewati satu dekade reformasi, krisis yang menimpa bangsa kita tidak juga menunjukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan signifikan. Alih-alih bergerak dengan signifikan, masalah demi masalah malahan muncul dengan subur. Dari mulai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak bergerak jauh, kekerasan antara masyarakat yang menjamur, dan tentu saja masalah korupsi yang begitu menjamur seperti cendawan di musim hujan.

Seiring dengan merebaknya berbagai masalah tersebut, dunia pendidikan kita mendapatkan sorotan tajam. Dunia pendidikan kita caci sekaligus di cari. Di caci karena hampir semua aktor penyebab masalah tersebut adalah orang-orang yang dilahirkan dari dunia pendidikan. Di cari karena, sekolah masih dianggap sebagai tempat yang ampuh untuk memperbaiki hal itu semua. Singkat kata, seluruh masyarakat menaruh harap sekaligus memposisikan sekolah sebagai lembaga yang seharusnya mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

Pola pikir seperti ini sejatinya sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan Belanda adalah sedikitnya jumlah tenaga kerja terdidik dan terampil. Oleh karena itu, pemerintahan Belanda kemudian mendirikan sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan mereka.

Satu catatan penting, di era penjajahan Belanda sekolah di buat dengan sangat diskriminatif. Disesuaikan dengan strata sosial masyarakat waktu itu. Sekolah untuk bangsa pribumi adalah sekolah rakyat (Velkschool), mata pelajaran yang diajarkan adalah perkenalan menghitung, keaksaraan dan membaca. Sementara itu, untuk sekolah para bangsawan pribumi dinamakan HIS (Hollandsch Inlandscheschool), mata pelajaran yang diajarkan adalah menulis, berhitung bahasa Belanda dan Indonesia, serta sejarah dunia.

Sementara sekolah untuk kalangan China dan kalangan timur lainnya dinamakan dengan HCS (Hollandsch Chineeseschool), materi pelajaranya di titik tekankan pada ilmu perdagangan. Hal ini disebabkan karena etnis China dikenal sebagai pedagang yang menyokong kegiatan perekonomian rakyat. Sementara sekolah untuk bangsa penjajah di kenal dengan nama ELS (Europesche  Lagere  School). Materi pelajaranya, ilmu berhitung, membaca, bahasa inggris, jerman, belanda, dan pendidikan jasmani.

Dari stratifikasi sekolah tersebut, dapat dilihat sebenarnya Belanda sebenaranya tidak ingin mencerdaskan bangsa kita secara serius. Dari stratifikasi sekolah tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kecerdasan siswa di ELS dan HSC jelas akan sangat berbeda dengan Velkschool. Pada akhirnya yang cerdas akan tetap bangsa Belanda dan yang mengendalikan semua kehidupan adalah bangsa Belanda. Kesimpulan dasar dari pendidikan waktu itu, bahwa pendidikan dijadikan alat untuk kepentingan Belanda dalam melanggengkan penjajahannya.

Memasuki era penjajahan Jepang, kondisi pendidikan tidak jauh berbeda. Pendidikan masih diposisikan sebagai media untuk menancapkan pengaruh Jepang dengan kuat pada peserta didik di sekolah. Sistem persekolahan tidak diganti dengan signifikan, hanya penamaanya saja yang semuanya di ganti dengan nama dan istilah Belanda.

Perbedaan yang cukup signifikan terletak pada formulasi mata pelajaran sekolah. Pada jaman jepang, pelajaran bahasa jepang menjadi salah satu pelajaran utama, selain bahasa Indonesia  dan bahasa daerah. Pada penjajahan Jepang, mata pelajaran bahasa Belanda, Inggris termasuk Belanda di hilangkan.

Selanjutnya pada jaman jepang mata pelajaran pendidikan jasmani mendapatkan porsi yang cukup banyak. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu Jepang membutuhkan banyak tenaga muda yang sehat untuk membantu mereka berperang dan memobilisir seluruh kekayaan alam Indonesia untuk di bawa kenegerinya dan dijadikan modal perang.

Kesimpulan mendasar dari pendidikan di jaman Jepang, bahwa pendidikan dijadikan sebagai alat bagi Jepang untuk menanamkan pengaruh Jepang dan menghapus pengaruh barat sampai ke akar-akarnya.

Memasuki era kemerdekaan dunia pendidikan kita memasuki dinamika yang cukup menarik. Pada fase kemerdekaan ini, pendidikan kita mulai menjadikan ideologi sebagai salah satu dasar pijak pelaksanaanya. Selain itu, sesuai dengan kontek jaman kemerdekaan waktu itu, semangat revolusioner menjadi warna dominan dalam dunia pendidikan kita.

Sesuai dengan ideologi yang dianut oleh presiden Soekarno waktu itu, pendidikan pun ditujukan untuk menciptakan manusia-manusia yang berjiwa sosialis dan revolusioner. Berdasar atas pandangan ini, maka formulasi mata pelajaranpun berubah dengan signifikan. Nama jepang dihapus semuanya dengan nama Indonesia. Sedikit kesamaannya adalah bahwa dalam pelajaran bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi mata pelajaran yang mendapatkan porsi cukup banyak, lalu diikuti oleh mata pelajaran bahasa Inggris. Dan mata pelajaran pada rumpun ilmu sosial dan ilmu alam.

Catatan menarik pada kurikulum di jaman era kemerdekaan ini adalah bahwa porsi mata pelajaran kesenian mendapatkan alokasi yang cukup banyak. Faktor penyebab hal ini adalah pandangan bahwa manusia yang sosialis revolusioner adalah manusia yang mempunyai kreativitas dan daya imajinasi yang tinggi serta mempunyai watak budaya yang kuat.

Memasuki era orde baru, dunia pendidikan kita berada dalam fase konflik ideologi yang sengit. Hal ini disebabkan karena orde baru merupakan orde yang berada dalam posisi anti tesis dari sosialis. Namun karena rezim orde baru berhasil menggantikan rezim orde lama, maka semua kebijakan pendidikan akan sangat dipengaruhi  oleh ideologi yang dianut dan kepentingan rezim waktu itu.

Di era ini, formulasi mata pelajaran disetiap jenjang mengalami perubahan yang signifikan. Pelajaran-pelajaran doktrin negara sosialis, revolusioner mulai diganti dengan pelajaran-pelajaran doktrin pancasilais. Selain itu, pada era orde baru juga, mata pelajaran rumpun bahasa mulai memasuki dinamikanya yang baru. Pada era ini, mata pelajaran bahasa daerah keberadaanya tidak lagi signifikan dan mulai disingkirkan secara perlahan, dan kemudian di ganti oleh pelajaran bahasa asing yang lebih dominan.

Selain itu, pada era ini, pelajaran – pelajaran disiplin ilmu seperti pelajaran eksak, dan sosial mulai mendapatkan perhatian lebih. Bahkan ke sini-kesini mata pelajaran dari rumpun ilmu eksak mendapatkan alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Selain itu, pada era ini pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan menjadi tujuan utama dibandingkan tujuan lainnya.

Dalam istilah pendidikan, Said Hamid Hasan seorang pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, menyebutnya dengan kurikulum dengan pendekatan Perenialisme. Pendekatan perenialisme merupakan  turunan dari filsapat positivisme yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan peserta didik yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, bukan peruhana karakter  dan tingkah laku.

Memasuki fase post reformasi, nampaknya perdebatan idelogis telah sirna dalam dunia pendidikan kita.  Warna perenialisme yang positivistik dengan mengedepankan pencapaian ilmu pengetahuan jelas lebih dominan.

Dalam kontek demikian, muncul kemudian sebuah pertanyaan, apakah kurikulum pendidikan yang sekarang akan mampu menjawab itu? Sebagai seorang pendidik, melihat pada kurikulum pendidikan sekarang (baca:KTSP) rasa-rasanya untuk menjawab semua permasalahan itu akan sangat berat.

Hari ini, kurikulum yang dipakai  adalah kurikulum perenialisme yang mendewakan pengetahuan, sementara masalah bangsa kita sekarang bukanlah masalah kecerdasan atau kepeintaran, namun masalah moral dan integritas nasionalisme bangsa yang semakin tidak jelas dari hari kehari.

Pada titik ini, ada ketidak nyambungan antara dunia pendidikan dengan masalah yang sedang terjadi. Dan pada titik ini juga, nampaknya reorientasi dan reformulasi kurikulum pendidikan kita menjadi hal yang penting untuk kembali lagi dilakukan, karena perubahan kurikulum yang sudah dilakukan ternyata tidak menjawab permasalahan yang muncul di masyarakat sekarang.

 

Aang Kusmawan, Guru ekonomi di Madrasah Aliyah (MA) Sukasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Alumnus program studi pendidikan ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.