Untuk sementara, kita simpan dulu perdebatan yang sedang terjadi di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Biarlah perdebatan mengenai pemberlakuan Badan Hukum Pendidikan (BHP) di universitas dibiarkan tanpa ada pemenang. Biarkan masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, sampai pada saatnya nanti.

Sekarang, kita mencoba melihat sisi lain dari pendidikan tinggi. Mari kita berbicara tentang kultur universitas! Menurut Ubaidilah Badrun (UB), kultur di sini mengacu pada watak. Lebih jauhnya yang dimaksud dengan kultur universitas, yaitu beberapa watak yang harus dimiliki setiap universitas.

Keberadaan watak ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan tujuan dari perguruan tinggi itu sendiri. Seperti halnya seorang manusia yang kehidupannya akan sangat dipengaruhi oleh watak yang dimilikinya. Maka sama halnya dengan universitas. Universitas harus punya watakwatak tersendiri agar mampu mencapai jati dirinya sebagai perguruan tinggi.

Menurut UB, universitas setidaknya harus mempunyai tiga kultur: intelektual, demokratis, dan profesional. Ketiga kultur tersebut bersifat holistik. Bersatu saling memengaruhi, tidak saling terpisah. Oleh karena itu, penting kiranya bagi setiap

universitas untuk bisa mempunyai dan mengembangkan tiga kultur tersebut demi kesejatian dari universitas itu sendiri, untuk menjawab setiap permasalahan masyarakat.

Kultur intelektual diartikan sebagai watak memaksimalkan penggunaan akal (pikiran dan nurani) yang wujud konkretnya adalah membaca, merenung, menulis, berdiskusi, dan meneliti. Seyogianya, ketika lima hal tersebut dilakukan secara konsisten sehingga bisa menghasilkan suatu tradisi yang mengakar kuat di lingkungan universitas.

Harapannya, ketika kelima hal tersebut telah mentradisi secara kuat, maka kadar-kadar dialektika yang terjadi akan terus maju menuju kualitas yang paling tinggi. Tentu saja ketika hal itu tercapai, maka produksi ilmu pengetahuan telah berada pada posisi suburnya. Dengan sendirinya hal itu akan memberikan sumbangsih yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat.

Kultur demokratis memiliki tendensi penghapusan praktik-praktik ide-ide otoritarian. Kultur ini lebih ditekankan untuk membangun relasi civitas academica. Pertanyaannya adalah apakah di universitas telah tercipta relasi yang demokratis?

Dalam kehidupan universitas, relasi demokratis merupakan hal yang penting sebagai manifestasi dari sistem demokrasi yang dianut negara. Selain itu, penerapan relasi hubungan yang demokratis juga berfungsi sebagai lawan atas ide otoritarian yang telah terbukti menjerumuskan manusia pada fase keterpurukan.

Nilai-nilai dasar demokrasi seperti kesetaraan, partisipatif, dan antikekerasan menjadi fondasi dalam membangun relasi yang demokratis. Kultur profesional dalam artian yang umum adalah bekerja sesuai dengan profesi serta tanggung jawab kerjanya. Dalam konteks universitas, kultur profesional ini lebih ditujukan kepada dosen dan karyawan-karyawan yang ada di lingkungan universitas.

Pertanyaanya adalah, apakah dosen yang ada di lingkungan universitas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang ditugaskan? Apakah karyawan-karyawan yang ada di masing-masing unit universitas seperti di unit administrasi pelayanan mahasiswa sudah melayani mahasiswa dengan makimal?

Pada dasarnya, dalam konteks yang umum ataupun khusus, kultur profesional ini merupakan bentuk tanggung jawab seseorang akan profesi yang dimilikinya.

Muncul fenomena

Dunia pendidikan tinggi Indonesia kontemporer sedang dilanda gelombang yang sangat kencang, itulah globalisasi (baca: neoliberalisasi). Globalisasi yang terjadi di dunia telah menancap kuat di dunia pendidikan tinggi kita. Globalisasi setidaknya membawa beberapa hal: paradigma, budaya-budaya, dan standardisasi-standardisasi mengenai dunia pendidikan tinggi.

Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa paradigma pendidikan yang dibawa globalisasi adalah paradigma pendidikan berbasis  dagang. Pendidikan tinggi telah dijadikan sebagai komoditas dan ajang jual beli. Mengacu pada fakta yang berkembang, kuatnya paradigma tersebut ternyata telah berimplikasi negatif terhadap dunia pendidikan tinggi.

Pendapat ini bukannya tanpa alasan, terutama jika melihat beberapa fenomena yang terjadi di dunia pendidikan tinggi. Kita tentunya belum lupa dengan kasus “jual beli” ijazah yang terjadi beberapa bulan ke belakang, ataupun kasus-kasus plagiasi karya ilmiah oleh beberapa birokrasi akademisi.

Secara tidak langsung fenomena “jual beli” ijazah dan plagiasi tersebut telah mengesampingkan proses-proses pencapaian dan penciptaan ilmu pengetahuan. Kultur-kultur intelektual universitas telah semakin terpinggirkan oleh paradigma pendidikan berbasis dagang!

Paradigma pendidikan berbasis dagang telah menempatkan kehidupan civitas academica pada posisi yang timpang. Mahasiswa pada paradigma ini diposisikan sebagai konsumen yang harus membayar mahal untuk membeli (baca: mengenyam) pendidikan tinggi. Padahal seperti kita ketahui bahwa prinsip konsumen-produsen merupakan prinsip yang

berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hemat saya, penerapan paradigma berbasis dagang ini akan bertubrukan dengan kultur demokratis seperti yang dituliskan tadi.

Menjadi hal yang wajar apabila kemudian di dunia pendidikan tinggi kita banyak bermunculan kasus kekerasan seperti kasus IPDN, IKIP Mataram, STIP,Unas, IKIP Medan, dan terakhir STIA Jakarta. Hal ini menjadi wajar karena prinsip-prinsip demokrasi sebagai bagian dari kultur universitas tidak lagi dipandang sebagai hal yang penting.

Yang penting bagi dunia pendidikan tinggi yang didominasi paradigma dagang adalah menciptakan “produk-produk” unggul yang siap dilempar ke pasaran. Nilainilai demokratis sudah tidak lagi dilirik.

Globalisasi merupakan gelombang yang berasal dari dunia Barat. Sampainya globalisasi ke Indonesia disertai dengan budaya-budaya barat yang betul-betul berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Budaya-budaya individualisme,

hedonisme, serta pragmatisme merupakan budaya Barat yang telah mulai mengakar kuat di masyarakat Indonesia.

Dunia pendidikan tinggi sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia telah ikut terdominasi budayabudaya tersebut. Fakta yang cukup menyesakkan dada dari berkembangnya budaya ini bisa terlihat dari kadar-kadar kekritisan mahasiswa.

Banyak kalangan menilai bahwa kadar-kadar kekritisan mahasiswa telah sedemikian berkurang. Mahasiswa sekarang lebih dikenal sebagai generasi-generasi yang instanis, hedonis, daripada generasi kritis! Walaupun globalisasi telah memberikan implikasi negatif terhadap dunia pendidikan tinggi, di sisi lain globalisasi juga

memberikan implikasi yang positif. Hal itu bertolak dari prinsip efektivitas dan efisiensi. Salah satu hal yang bisa menunjang efektivitas dan efisiensi dalam dunia pendidikan tinggi adalah profesionalitas. Oleh karena itu, profesionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi agenda mendesak. Dalam tataran regulasi pendidikan Indonesia, hal itu bisa dilihat dari UU tentang Guru dan Dosen yang melahirkan program sertifikasi bagi guru dan dosen.

Proses sertifikasi di sini bisa diartikan sebagai usaha pendidikan tinggi dalam mencapai standar profesionalitas yang dibutuhkan sesuai dengan konteks globalisasi. Walaupun tetap saja, hal ini masih disertai dengan beberapa catatan.

Dalam konteks dunia pendidikan tinggi Indonesia, paradigma pendidikan berbasis dagang dan budaya-budaya Barat telah berkembang dengan subur. Bisa saja “perkawinan” budaya Barat dengan paradigma pendidikan pasar melahirkan kultur-kultur baru universitas. Bukan tidak mungkin, kultur-kultur universitas seperti yang disebutkan di atas akan tergeser, bahkan akan tergantikan oleh kultur-kultur hasil “perkawinan” tersebut. Ini adalah peringatan keras!***

Penulis, staf Litbang UKSK UPI.