Pemerintah provinsi Jawa Barat (baca : Jabar) telah memberikan perhatian lebih untuk pembangunan Jabar Selatan. Narasi besar dari perhatian itu adalah menjadikan jabar selatan sabagai sumber ekonomi strategis bagi Jabar secara umum dan masyarakat Jabar selatan secara khusus.

Indikator terang dari perhatian tersebut adalah besaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Dari ketiga wilayah Jabar, yaitu Jabar Selatan, utara dan tengah, Jabar Selatan mendapatkan alokasi dana paling besar. Empat puluh persen anggaran infrastruktur Jabar pada tahun 2010 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Jabar Selatan.

Teori usang

Menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai jangkar pembangunan ekonomi suatu daerah sejatinya merupakan barang “lama”, pola seperti ini mulai dipakai sejak era orde baru sampai dengan sekarang.

Skema yang dibangun adalah dengan adanya inftrastruktur memadai maka akan banyak pemodal (baca: investor) yang datang untuk mengembangkan usaha, dan ketika usahanya berkembang maka dengan sendirinya masyarakat akan sejahtera. Contoh realisasi dari pendekatan ini adalah pembangunan pabrik-pabrik secara masif, pembukaan jalan-jalan baru seperti trans Papua, Kalimantan dan Sumatera dan sekarang adalah pembangunan infrastruktur di Jabar Selatan.

Secara teoritik pendekatan pembangunan infrastruktur seperti ini berangkat dari teori ekonomi klasik yang di usung oleh beberapa tokoh seperti  Robert Solow dan Harold Domar. Dalam pendekatan klasik, di satu sisi, secara khusus suatu pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh akumulasi dan pertambahan modal, serta teknologi modern.

Di sisi lain, pemikiran ekonomi klasik mempunyai napas yang sama dengan pemikir ekonomi neo klasik. Itulah semangat persaingan bebas. Dalam persaingan bebas ini, pasar berada dalam posisi yang dominan, dan tentu pemodal berada dalam posisi di atas angin. Sedangkan pemerintah diposisikan tidak lebih sebagai wasit, dan masyarakat tidak lebih dari sekedar penonton setia

Secara sederhana para pengusung teori ini mengatakan bahwa dengan modal yang besar dan teknologi yang modern, output atau produk yang dihasilkan suatu masyarakat akan bertambah. Ketika output produksi bertambah maka hal ini akan menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat bertambah. Bertambahnya pendapatan perkapita ini pada akhirnya akan membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraanya sendiri.

Sepertinya teori ini sangat sempurna, padahal tidak. Teori ini mempunyai kelemahan fundamental. Jika ditelusuri secara mendetail, teori ini luput memandang unsur sumber daya manusia secara komprehensif. Dalam pendekatan ini, sumber daya manusia baru dipahami sebatas kuantitas. Asumsi sumber daya manusia dalam teori klasik ini menganggap pertumbuhan penduduk akan menjadi sumber daya  potensial pembentuk akumulasi modal saja.

Dalam konteks Indonesia, kelemahan itu akhirnya menjadi pil pahit yang harus di telan oleh masyarakat Indonesia. Pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era orde baru dalam jangka pendek telah berhasil mendongkrak perekonomian, tapi setelah diterjang krisis ekonomi, pembangunan infrastruktur berubah menjadi bencana.  Pabrik-pabrik banyak yang bangkrut, kondisi alam kita semakin rusak, para investor tunggang langgang mencari tempat yang lebih prospektif. Masyarakat kita kembali menderita. Kemiskinan bertambah signifikan.

Fakta tersebut secara hipotetik mengatakan pada kita semua bahwa pembangunan ekonomi dengan perspektif modal merupakan pendekatan yang sebenarnya tidak lagi relevan. Teori tersebut telah menjadi teori usang yang tidak layak lagi dijadikan sandaran.

Penguatan

Namun apa boleh buat, pemerintah tampaknya tidak melihat fakta tersebut secara utuh. Pemerintah lebih memilih pendekatan pembangunan infrastruktur sebagai jangkar pembangunan dari pada pembangunan sumber daya manusia secara komprehensif.

Melihat pada fakta tersebut, setidaknya ada beberapa langkah yang mau tidak mau harus di tempuh oleh pemerintah supaya tidak terjebak pada lubang yang sama seperti masa lalu. Pertama, adalah penguatan masyarakat. Kedua, adalah penguatan peran pemerintah itu sendiri.

Penguatan masyarakat dalam konteks seperti ini, bukan hanya sekedar memberdayakan masyarakat menjadi tenaga kerja perusahaan investor atau pelaksana program pemberdayaan perusahaan atau lajim kita kenal dengan istilah Corporate Social Responcibility (CSR) saja. Akan tetapi lebih dari itu, penguatan masyarakat dalam konteks Jabar selatan adalah peningkatan daya tawar masyarakat dengan menjadikan mereka sebagai subjek langsung dari pembangunan yang sedang berlangsung.

Contoh konkret, misalnya untuk program CSR sebuah perusahaan, bentuk peningkatan masyarakat dalam konteks ini adalah dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa mengelola program tersebut secara partisipatif bersama perusahaan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana akan tetapi juga menjadi perencana sekaligus evaluator dari program yang di buat.

Dalam konteks seperti ini, peran pemerintah menjadi sangat penting.  Mendorong, melobi dan kalau perlu “memaksa” pemodal melibatkan masyarakat adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

Akan tetapi seperti kita ketahui bersama-sama bahwa kadang kala pemerintah sendiri belum mampu memperlihatkan “Keperkasaanya” di depan pemodal, maka penguatan pemerintah menjadi hal yang mendesak

Bentuk penguatan pemerintah yang dilakukan adalah membekali mereka dengan perangkat regulasi yang ajeg.  Secara substansial regulasi ini berisi wewenang pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai apparatus birokrasi wakil masyarakat. Singkatnya regulasi tersebut hendak “memaksa” Negara betul-betul menjadi wasit yang adil dan tegas, tidak berpihak kepada pemodal dan tidak dipengaruhi oleh pemodal.

Dalam konteks penguatan regulasi ini kerja sama antara pihak eksekutif dan legislatif merupakan syarat utama. Tanpa adanya kerja sama antara pemerintah provinsi Jabar dengan pihak dewan maka bentuk penguatan pemerintah yang diinginkan hanya akan menjadi angan saja.

Akan tetapi mesti disadari dengan seksama, bahwa dua langkah penguatan ini bukanlah sebuah solusi ampuh. Penguatan ini hanyalah siasat di tengah berbagai keterbatasan dan berbagai kepentingan di Jabar Selatan. Di luar itu semua, mari kita berdoa, semoga pembangunan di Jabar selatan tidak hanya sekedar menjadi narasi besar tanpa arti, akan tetapi menjadi narasi besar yang penuh dengan arti sehingga berguna bagi masyarakat.

Aang Kusmawan, Guru Ekonomi di MA Sukasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Kordinator Serikat Guru Muda (SGM) Bandung.