Perkembangan Pemikiran Filsafat Di Indonesia dan Beberapa Catatan

Pengantar

Pembicaraan mengenai perkembangan pemikiran filsafat di Indonesia ini di latar belakangi oleh sebuah pertanyaan sederhana. Sebagai negara yang sudah cukup lama berdiri, apakah Indonesia mempunya pemikiran filsafat asli yang bersumber dari pemikiran sendiri tanpa dipengaruhi oleh pemikiran orang lain?

Tentu saja pada prakteknya pertanyaan ini lahir dari penerjamahan atas perkembangan bangsa dan perkembangan pemikiran filsafat itu sendiri. Perkembangan bangsa selalu berkaitan erat dengan pemikiran filsafatnya itu sendiri karena apa yang terjadi (baca: kenyataan) adalah buah dari apa yang dipikirkan.

Dalam konteks demikian lahir sebuah kecurigaan yang juga menjadi kecurigaan sebagian orang. Dalam bahasa yang sederhana, salah satu penyebab pokok karut marutnya bangsa ini karena pemikiran filsafat yang digunakan untuk mengurus bangsa ini. Karena kesalahan dalam menggunakan dan memilih pemikiran filsafat maka bangsa ini menjadi karut marut menjadi bangsa yang berada dalam kondisi negatif.

Sebagian orang ada yang berpikiran bahwa terlalu banyaknya pemikiran filsafat barat yang dibahas, dipelajari dan dibahas menyebabkan kita berada dalam kondisi yang negatif tersebut. Hal tersebut bisa jadi tepat namun bisa juga kurang tepat. Pada kenyataanya hal tersebut mendorong penulis untuk menyelusuri dengan singkat bagaimana perkembangan pemikiran filsafat di Indonesia itu sendiri.

Tentu saja bukan bermaksud untuk memperkeruh namun sekedar ingin mendapatkan sebuah sketsa sederhana yang barang kali dapat membantu mendapatkan gambaran yang utuh kemudian dijadikan bahan diskusi lanjutan mengenai perkembangan pemikiran filsafat dan korelasinya dengan kondisi bangsa ini.

Dari Indonesia ke Nusantara : Dari Statis ke Dinamis

Menyelisik penggunaan pertama kata “Indonesia” sebagai sebuah identitas kolektif tidak cukup sampai pada hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dimana kata Indonesia diproklamirkan sebagai identitas kolektif sebuah bangsa.

Jauh-jauh hari sebelum disebutkan pada 17 Agustus 1945, kata Indonesia terlebih dahulu digunakan pada ikrar sumpah pemuda ketika kongres pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928.
Baris pertama ikrar tersebut berbunyi “ Kami poetera dan poeteri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, Tanah Indonesia” Kata Indonesia pada baris pertama ikrar tersebut menjadi penanda pertama penggunaan kata Indonesia sebagai identitas kolektif.

Melihat pada runutan sejarah, kongres pemuda kedua tersebut merupakan kelanjutan dari kongres pemuda pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April-2 Mei 1926 di Jakarta. Disebut kelanjutan karena pada kongres pertama hanya melahirkan sebuah kesepakatan kolektif untuk mengikat diri dalam sebuah blok nasional. Kebutuhan akan identitas atas blok kolektif tersebut pada prakteknya mendorong alam bawah sadar aktivisnya untuk mencari nama baru blok nasionalis tersebut. Kongres pemuda kedua menjadi jawaban historis atas pertanyaan kebutuhan nama identitas kolektif di kongres pemuda yang pertama.

Jika ditelisik secara harfiah, penggunaan kata Indonesia ini pertama kali di gunakan di negara Belanda. Kata Indonesia ditujukan untuk sekelompok mahasiwa hindia (baca : Indonesia) yang menghimpun dirinya dalam nama perhimpunan mahasiswa Hindia di Belanda pada tahun 1917.

Kata Indonesia tersebut berasal dari dua pandangan, yaitu Adolf Bastian dan James R Logan. Sekitar tahun 1884-1894, Adolf Bastian seorang Etnolog Belanda memperkenalkan istilah Indonesia ke khalayak luas dengan menggunakan sudut pandang etnografis. Kata Indonesia di sana mengacu pada sekelompok orang yang berbagi kesamaan bahasa dan budaya di sepanjang gugus kepulauan India mulai dari Madagaskar di Barat,Nusantara di Asia Tenggara hingga Formosa (Taiwan) di sebelah utara.

Sementara itu, sekitar tahun 1850 James R Logan, seorang berkebangsaan Inggris yang mengartikan Indonesia dari sudut pandang Geogerafis. Secara geogerafis, kata Indonesia mengacu pada empat distrik yang tersebar mulai Sumatra hingga formosa (baca : Taiwan)

Harus di sadari bahwa kongres pemuda pertama atau ke dua tidak muncul dengan begitu saja. Kemunculan kedua kongres itu harus dipahami sebagai efek dari pendidikan yang diterima oleh masyarakat Indonesia baik sebelum pelaksanaan politik etis atau sebelum politik etis dijalankan oleh pemerintahan Belanda.

Keran pendidikan kaum pribumi dalam kerangka politik etis terbuka ketika kaum liberal di negeri Belanda kalah oleh Partai Kristen pada pemilihan umum tahun 1901. Momentum pelaksanaan pendidikan kritis ditandai oleh pidato Ratu Wilhelmina di penghujung tahun 1901 mengenai tanggung jawab etis Belanda kepada rakyat Hindia.

Pada prakteknya, pelaksanaan kebijakan etis yang dititikberatkan pada kebijakan edukasi di komandoi oleh dua grup. Pertama, adalah Snouck Hurgronje dan JB Abendanon. Kedua, Gubernur Jenderal Van Heutsz dan Idenburg pada kurun waktu 1904-1916.

Kedua-duanya mempunyai cara pandang yang berbeda namun pada prakteknya saling melengkapi. Grup pertama lebih setuju jika pendidikan yang akan dilaksanakan lebih baik bersifat elitis yang ditujukan untuk mentransformasikan bangsawan tradisional menjadi elit terdidik. Sementara kedua gubernur jenderal menghendaki pendidikan ditujukan bagi semua kalangan dengan materi pendidikan yang lebih bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan waktu itu.
Pada prakteknya, kombinasi dua pandangan tersebut mendorong dibuka dan ditingkatkanya lembaga pendidikan yang sebelumnya sudah ada di dalam negeri dan terbukanya peluang bagi warga pribumi untuk bisa menempuh pendidikan ke negeri Belanda. Periode ini ditandai dengan dibukanya sekolah menengah pertama atau disebut dengan istilah MULO dan sekolah menengah atas dengan sebutan AMS dan peningkatan masa studi sekolah dokter jawa atau dikenal dengan istilah STOVIA.

Pengembangan lembaga studi ini melahirkan beberapa aktivis yang tersadarkan akan pentingnya sebuah organisasi. Beberapa warga didiknya kemudian mengorganisir diri dalam sebuah perhimpunan dengan nama Budi Utomo. Orientasi utama BU waktu itu adalah untuk memberikan kritik terhadap priyayi tua yang gagal dalam melindungi warga pribumi dari berbagai permasalahan yang menderanya.

Dalam rentetan sejarahnya, pendirian Budi Utomo ini menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk mendirikan organisasi yang meninggalkan paham kaum tua. Puncak dari gerakan kritik ini adalah pendirian organisasi Muhamadiyah dan Sarekat Islam pada tahun 1912.

Setelah itu, kesadaran akan pentingnya membangun sebuah identitas kolektif mendorong Budi Utomo, Muhamadiyah, dan Paguyuban Pasundan serta beberapa lembaga studi mahasiswa di Bandung mendirikan sebuah komite yang disebut dengan Komite Persiapan Indonesia (KPI) pada tahun 1926.

Namun perlu di catat bahwa sekolah-sekolah tersebut di atas bukanlah sekolah yang baru seperti karena sebelumnya ketika kaum pemodal swasta dan kelas menengah di Belanda memenangkan pertarungan politik pada tahun 1840. Pemerintah kolonial lantas mendirikan sekolah yang bertujuan menghasilkan tenaga terdidik, terampil untuk keperluan layanan birokrasi di kantor pemerintahan sipil untuk orang eropa dan pribumi.

Bagi mereka yang berada di status yang paling tinggi (baca : bangsawan dan orang eropa) sekolah dasar mereka bernama ELS, sedangkan untuk kaum pribumi dengan status ke bawah dinamakan Volkschool dan juga mendirikan sekolah kejuruan dengan nama Vakscholen. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan kaum guru didirikan sekolah guru atau disebut dengan istilah Kweekschool, sedangkan untuk kebutuhan tenaga pegawai sipil pribumi dibuat sekolah dengan istilah Hoofdenscholen atau lebih banyak disebut Sekolah Radja.

Namun demikian, pendirian lembaga pendidikan dalam kerangka kebijakan politik etis tetap tidak memuaskan semua kalangan dan tidak memenuhi harapan semua warga didiknya. Ketidakpuasan tersebut bersumber dari lambatnya pembangunan lembaga pendidikan tinggi dan kualitas pendidikan itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, mulai terjadi migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri untuk menempuh pendidikan yang lebih berkualitas.

Waktu itu, ada dua jenis penduduk pribumi yang pergi ke luar negeri untuk memperdalam pengetahuan sesuai dengan subjeknya masing-masing. Pertama, adalah mereka dari kalangan bangsawan. Kedua, mereka dari kalangan non bangsawan yang berasal dari STOVIA. Mereka yang berasal dari STOVIA ini adalah para aktivis gerakan sosial dan pemimpinan organisasi pemuda dan juga sebagian bangsawan yang berhaluan Islam. Para aktivis gerakan sosial lebih banyak menempuh pendidikan tinggi ke Belanda sedangkan mereka yang berhaluan Islam pergi menempuh pendidikan tinggi ke Mesir.

Pada prakteknya, sekitar tahun 1908 para mahasiwa yang berada di negeri Belanda menghimpun dirinya dalam sebuah wadah yang dikenal dengan sebutan Perhimpunan Hindia di Belanda (Indische Vereeniging). Sedangkan mereka yang berada di mesir, sekitar tahun 1922 menghimpun dirinya dalam sebuah wadah dengan sebutan Djamaah.

Beriringan dengan dibentuknya perkumpulan tersebut, seiring dengan pendirian beberapa sekolah tinggi di dalam negeri muncul juga berbagai kumpulan mahasiswa yang tergabung dalam forum diskusi dengan sebutan Studieclub. Salah satu klub studi yang cukup aktif adalah klub studi yang diorganisir oleh Soekarno yang waktu itu menjadi mahasiswa THS atau sekarang disebut ITB dengan nama studi klub ASC (Algemene Studieclub) yang didirikan pada tahun 1921.

Karena interaksi yang intens antar organisasi mahasiswa yang berada di dalam negeri dan di luar negeri tersebut serta kesadaran yang kuat, beberapa klub studi di jakarta mengumpulkan dirinya ke dalam sebuah wadah yang disebut dengan Perhimpunan Peladjar-Peladjar Indonesia (PPPI) pada tahun 1924 yang kemudian terus diperluas hingga pada tahun 1926 menjadi sebuah perhimpunan besar yang terdiri dari berbagai klub studi di beberapa daerah. Selain berinteraksi dengan klub studi juha berinteraksi dengan organisasi sosial lain seperti Muhamadiyah, SI dan Budi Utomo yang tergabung dalam sebuah kepanitiaan dengan nama Komite Persiapan Indonesia (KPI)
Pada Prosesnya pembentukan KPI menjadi inspirasi utama PPPI untuk melakanakan kongres pemuda pertama yang melahirkan kebutuhan identitas kolektif blok nasional yang kemudian di jawab dengan kongres pemuda kedua yang melahirkan nama Indonesia sebagai identitas kolektif nasional.

Proses tumbuhnya kesadaran kaum inteleketual yang salah satu ujungnya penemuan kata Indonesia pada sumpah pemuda bukanlah sebuah penemuan yang biasa dan tanpa latar belakang yang jelas. Kemunculan kebutuhan identitas kolektif tersebut merupakan sebuah bentuk reaksi sadar akan penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda melalui kongsi dagang (baca : VOC) dalam kurun waktu 1602-1799 dan melalui pengambil alihan langsung oleh yurisdiksi pemerintahan Belanda yang dimulai dari 1814-1900. Kenangan penderitaan yang diterima oleh diri sendiri serta nenek moyangnya masing-masing menempel kuat dalam setiap benak manusia nusantara waktu itu. Dalam konteks demikian upaya membebaskan diri dari penindasan dengan mencari identitas sendiri yang tanpa penindasan menjadi hal wajar.

Segera setelah VOC dinyatakan bangkrut seluruh operasional dan asetnya diambil oleh yurisdiksi pemerintah Belanda. Menindaklanjuti hal tersebut, Daendels seorang administratur berpengalaman segera di utus untuk mengurus hal ihwal urusan perdagangan di Nusantara yang waktu itu sedang didominasi oleh perdagangan komoditas kopi dalam kurun waktu 1814-1830.

Setelah Daendels, petugas selanjutnya adalah Van Den Bosch yang menjalankan kebijakan tanam paksa dalam kurun waktu 1830-1870. Setelah era kebijakan tanam paksa usai, selanjutnya penjajahan Belanda memasuki suasana baru dengan penerapan kebijakan liberal dalam kurun waktu 1870-1890. Ciri menonjol dari sistem liberal ini adalah pembukaan pintu investasi bagi pihak asing selain Belanda untuk ikut menanamkan modalnya di Nusantara.

Layak di catat, lahirnya kebijakan liberal ini menimbulkan kebutuhan pemerintahan Belanda untuk merapihkan daerah kolonial secara administratif. Berdasar hal tersebut di penghujung abad 19 pemerintah kolonial membagai wilayah Indonesia secara administratif.

Pembagian babak pertama berdasar atas wilayah yang sudah di kuasai oleh kolonial. Pembagian babak dua, semua disatukan dalam satu wilayah administratif pemerintahan kolonial. Dengan adanya pembagian wilayah secara administratif ini kepentingan kolonial dan pemodal lainnya untuk berinvestasi menjadi lebih mudah karena adanya dukungan administrasi birokrasi dan jaringan komunikasi dalam jangkauan yang luas.

Kelak, berdasar atas dampak buruk dari penerapan berbagai macam kebijakan tersebut mendorong beberapa blok politik di Belanda mengusulkan pemberlakuan politik etis bagi negara kolonial melalui pertarungan politik di negeri Belanda.
Selain mendorong lahirnya politik etis, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di Nusantara juga menjadi salah satu perhatian penting pemerintah kolonial. Dalam kurun waktu 1802-1903 sejarah mencatat beberapa peperangan dengan bendera agama di beberapa daerah terjadi. Tercatat, pada kurun waktu 1802-1806 terjadi peperangan di Cirebon, 1825-1830 terjadi perang Diponegoro di Jawa, 1859-1862 terjadi Perang di Banjarmasin yang di pimpin oleh Pangeran Antasari, perang Jihad di Cilegon dalam kurun waktu 9-30 Juli 1888 dan Perang Aceh dalam kurun waktu 1873-1903.
Perlu di catat, walau perang terhadap kolonial ini lebih kental dengan label agama namun juga dapat dilihat bahwa gerakan perlawanan tersebut juga berlangsung di wilayah nya masing-masing. Jika dicermati beberapa wilayah peperangan tersebut masuk dalam wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Perlu di catat juga bahwa pembagian pulau Jawa dan Sumatera tersebut bukan merupakan pembagian administratif yang yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial namun sudah ada sebelumnya sebelum pemerintah kolonial menancapkan kakinya di nusantara.

Namun jika melihat pada runtutan perlawanan terhadap kolonial dalam kurun waktu penjajahan VOC yaitu 1602-1799 tercatat beberapa perlawanan yang berbasis kedaerahan terjadi. Di Maluku, Perlawanan terhadap VOC yang di pimpin oleh Sultan Nuku hingga Pattimura. Di Mataram perlawanan terhadap VOC di pimpin oleh Sultan Agung dalam kurun waktu 1613-1645. Di Banten perlawanan di pimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dalam kurun waktu 1651-1645.

Melihat pada asal daerah yang melakukan perlawanan pada era VOC ini, terlihat ada daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang juga melakukan perlawanan. Yaitu berasal dari kepulauan Maluku. Jika melihat pada asal daerah perlawanan sebelum dan sesudah VOC bercokol berarti terdapat tiga pulau. Namun perlu diingat bahwa daerah asal perlawanan ini merupakan daerah yang tercatat oleh sejarah. Di luar yang tercatat sejarah tentu saja ada daerah yang juga melakukan perlawanan.

Sedangkan melihat pada label gerakan serta wilayah asal perjuangan tersebut menjadi wajar jika gerakan perlawanan terhadap kolonial diberi label Islam karena Islam merupakan ajaran yang berkembang di Nusantara setelah ajaran Hindu, Budha terlebih dahulu berkembang periode itu.

Dalam catatan sejarah, perkembangan paham Islam berkembang pada periode abad 12-15. Pada abad ke 15 sekitar tahun 1520-an Kerajaan Majapahit berada dalam fase senjakala. Salah satu daerah kekuasaanya adalah Demak. Waktu itu Demak di pimpin oleh Raden Fatah yang dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Pada prosesnya, ajaran Islam yang dianut oleh Demak mendorong mereka untuk menyebarkan Islam secara lebih luas, salah satunya dengan memaksa kerajaan Majapahit untuk menjadi kerajaan Islam. Lalu pada penghujung abad 15 sekitar tahun 1527 ekpansi militer kerajaan demak berhasil menaklukan Majapahit.

Selain kerajaan Demak, pada abad ini sejarah mencatat beberapa kerajaan Islam juga berdiri, yaitu Kesultanan Banten (1527-1813), Kesultanan Cirebon (1552-1677), Kesultanan Mataram (1588-1681), Kerajaan Pagaruyung (1500-1825).
Lalu sebelumnya, pada abad 14 tercatat beberapa kerajaan bercorak Islam berdiri, Kesultanan Malaka (1400-1511), Kesultanan Aceh (1496-1903) namun tidak terlalu banyak refrensi yang mencoba menjelaskan bagaimana keterhubungan antara kesultanan Aceh dan Malaka berhubungan dengan kerajaan Demak serta kerajaan Islam yang berdiri pada periode abad 12 yaitu kesultanan Samudera Pasari pada periode sekitar 1267-1521, Kesultanan Ternate sekitar 1257-skrg yang merupakan generasi perintis kerajaan Islam di Nusantara.

Sementara itu sebelum ajaran Islam datang, ajaran Agama Hindu dan Budha merupakan ajaran yang berkembang di Nusantara. Ajaran agama budha dan Hindu berkembang terakhir pada abad 12 dan dimulai pada abad ke 4 M.

Abad ke 14 ketika Kerajaan Demak menaklukan Majapahit merupakan penanda penting berakhirnya perkembangan kerajaan dengan corak hindu dan Budha. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri ada dua kerajaan yang berdiri di abad 12, yaitu kerajaan Singhasari (1222-1292).

Pada abad ke sebelas tidak tercatat dalam sejarah ada kerajaan Hindu Budha yang berdiri, kecuali pada abad ke 10. Di abad ini tercatat ada beberapa kerajaan bercorak Hindu Budha yang berdiri yaitu Kerajaan Kediri (1045-1221), Kerajaan Kahuripan (1006-1045). Sementara itu pada abad ke sembilan hanya tercatat satu kerajaan saja yang berdiri yaitu Kerajaan Sunda (932-1579).

Sebelumnya, pada periode abad 8-3 tercatat beberapa kerajaan Hindu Budha berdiri yaitu, Sailendra (Abad 8-9), Kerajaan Medang (752-1006), Sriwijaya (Abad 7-13), Kalingga (Abad 6-7), Kutai (Abad 4).

Namun sebenarnya jika melihat pada runutan perkembangan ajaran Hindu dan Budha itu sendiri, sebenarnya yang mulai pertama kali berkembang di Indonesia adalah ajaran Agama Hindu. Pada periode 320-550 SM, Kerajaan Gupta mengirimkan beberapa guru pengajar agama Hindu, yaitu Dharmapala dan Sakyakirti untuk mengajarkan ajaran Hindu di Kerajaan Sriwijaya. Lalu sekitar tahun 414 dan 671 Masehi Agama budha mulai menyebar di Kerajaan Tarumanagara. Ketika itu dua biksu pendatang dari China datang dan menetap untuk beberapa lami di Nusantara. I Tsing menetap di Kerajaan Sriwijaya selama 4 tahun dan Fa Hien menetap di Tarumangara selama 6 Bulan.

Di luar masuknya ajaran Hindu dan Buddha, dalam runutan sejarah tercatat wilayah Nusantara di datangi oleh migrasi penduduk China dalam beberapa generasi. Generasi ketiga migrasi penduduk China datang ke Nusantara periode 206-211 SM. Migrasi penduduk China waktu itu terjadi pada masa pemerintahan Dinasti Han. Generasi kedua Migrasi penduduk China terjadi sekitar 233 SM ketika dinasti Chi In memerintah. Migrasi penduduk China waktu itu terjadi karena di China sedang terjadi perang antara suku yang satu dengan suku yang lain. Begitu juga dengan generasi pertama migrasi yang terjadi sekitar tahun 1122-222 SM disebabkan karena terjadinya perang suku pada era dinasti You.

Namun mengenai migrasi penduduk China ini, ada juga versi yang mengatakan bahwa migrasi pertama kali penduduk China ke Indonesia terjadi pada 5000-3000 Masehi. Kala itu penduduk China yang bermigrasi tersebut berasal dari China Selatan atau sekarang atau sekarang kira-kira berada di Provinsi Yunan.

Namun sebenarnya jika melihat pada perkembangan pembentukan kepulauan di Nusantara, migrasi penduduk dari luar ke dalam nusantara bukanlah yang pertama. Migrasi yang pertama justru adalah migrasi penduduk Nusantara ke berbagai daerah di Asia Afrika dan lainnya.

Jauh sebelum gugusan kepulauan Nusantara terbentuk, nun jauh di sana ketika jaman es terjadi, gunung es di kutub utara membeku dan laut surut. Efek dari hal tersebut maka terbentuklah dua daratan baru yang dinamakan dengan daratan Sahul yang merupakan ekstensi dari Benua Australia dan New Guinea, dan daratan Sunda yang diatasnya terdapat rangkaian pegunungan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian Gunung Himalaya.

Di dataran sunda sebelah barat terbentuk beberapa gugusan pulau yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan ribuan pulau lainnya yang menjadi daratan Asia Tenggara. Di sebelah timur Daratan Sunda, daerah-daerah yang terbentuk di pisahkan oleh Palung Laut yang membujur antara Sulawesi dan Kalimantan di Utara serta antara Bali dan Lombok di Selatan. Namun pada periode akhir jaman es, kedua dataran ini sebagian tenggelam karena mencairnya lapisan es di kutub sehingga permukaan air laut kembali naik. Hanya beberapa deretan pegunungan saja yang tersisa. Kelak deretan pegunungan tersebut yang kemudian akan menjadi kepulauan Indonesia dan Philipina.

Proses mencairnya es ini menyebabkan manusia yang berada di dataran Sunda yaitu manusia purba(Homo Sapiens) yang juga merupakan cikal bakal manusia di Nusantara bermigrasi untuk menghindari lelehan es tersebut. Ketika manusia purba ini bermigrasi mereka sudah membawa peradaban dan ilmu pengetahuanya seperti pengetahuan Bahasa, bertani bahkan kemampuan untuk membuat perahu. Menurut beberapa pihak, migrasi ini juga lah yang kemudian menjadi tumbuh suburnya budaya neolitikum di China, India, Mesopotami, Mesir dan Metditerania Timur.

Melihat pada lajur migrasi manusia purba ini terdiri dari dua lajur. Lajur pertama adalah ke Barat. Dalam perjalananya ke Timur, manusia purba ini berhasil sampai di dangkalan yang kedua yaitu dangkalan Sahul yang tidak berpenghuni. Teori terkini mengatakan bahwa manusia purba yang menyebarang hingga dataran Sahul ini adalah manusia purba dengan jenis Homo Sapiens yang pada prosesnya manusia purba jenis ini kelak akan menjadi nenek moyang penduduk Papua dan Kepulauan Melanesia serta Aborigin di Australia ayng disebut dengan istilah ras Austromelanosoid.
Sementara migrasi penduduk purba ke barat berhasil sampai ke daerah Sumatera, Semenanjung Melayu lalu bertolak kearah Utara yaitu Muangthai Selatan sampai ke Vietnam Utara.

Selanjutnya setelah jaman es berakhir, dan terbentuk kepulauan Nusantara masyarakat Nusantara telah mengembangkan berbagai pengetahuan dan kebudayaan. Mereka mengembangkan pertanian, peternakan dan memelopori perdagangan maritim yang terbentang dari Madagaskar di Samudera Hindia hingga Samudra Pasifik. Selain itu mereka juga mengembangkan sistem kepercayaanya sendiri yang bercorak animisme dan dinamisme.

Menurut beberapa kalangan, jalur migrasi masyarakat Nusantara ini pada prosesnya membentuk sebuah poros maritim dengan sebutan Nusantao. Dalam alur perdagangan ke arah timur, jaringan ini menjangkau kepulauan Pasifik dan mulai melakukan perdagangan batu kaca.

Sementara itu, dalam alur perdagangan ke Barat, jaringan ini mempelopori perdagangan di samudera Hindia, hingga mencapai pantai timur afrika dan menjadi pemicu dalam hubungan perdagangan antara Romawi dan India dengan timur jauh terutama dalam perdagangan rempah-rempah dan kayu manis.

Jalur Nusantao ini kemudian menginjak tahun masehi pada abad pertama. Pada abad ini perdagangan rempah-rempah mulai berkembang. Dengan menggunakan perahu jenis Gandung hasil bumi berupa kayu, kapur barus, kemenyan, damar pinus, emas ke pelabuhan Indonesia dan China bagian selatan untuk ditukarkan dengan kain, porselen dan barang-barang dari logam.

Pada prosesnya alur perdagangan tersebut memicu kekuatan lain untuk ikut ambil bagian dan mengendalikan rute tersebut. Pada akhirnya rute Nusantao ini menjadi rute yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Sriwijaya dan Mataram Kuno pada abad ke 7 dan Majapahit pada abad 14-15 yang bercorak hindu budha dan bercorak Islam pada abad 12.

Melihat pada renetan sejarah tersebut, bisa disimpulkan bahwa perkembangan Indonesia dari mulai penemuan kata Indonesia di tahun 1926 sampai dengan periode awal pembentukan nusantara yang berawal dari pembentukan dua daratan merupakan perkembangan yang begitu dinamis.

Namun jika melihat pada rentetan sejarah tersebut periode paling dinamis adalah ketika fase sebelum jalur perdagangan Nusantao direbut oleh kekuatan politik yang lebih dominan. Pada periode awal pembentukan nusantara dapat dilihat bahwa awal mula terjadi arus barang dan pengetahuan bermula dari Indonesia lalu kemudian mendapatkan arus barang dan pengetahuan kembali dari negara target perdagangan.

Pola seperti ini setidaknya dapat terlihat dengan jelas sampai dari periode Kerajaan Sriwijaya dan Mataram Kuno abad ke 7 serta Majapahit pada abas 17 dan Islam pada abad 12-13. Proses pertukaran barang dan pengetahuan waktu itu masih bersifat dua arah yang berefek pada kemajuan peradaban di kerajaan Nusantara.

Namun setelah era itu selesai, ketika armada Portugis tiba di Maluku pada tahun 1511 dan armada dagang Belanda datang ke Banten pada tahun 1596 yang kemudian diikuti dengan penyatuan seluruh armada dagang Belanda ke dalam wadah VOC di tahun 1602 dinamika pertukaran pengetahuan dan perdagangan tidak lagi dinamis namun lebih banyak didominasi oleh ekploitasi oleh armada dagang tersebut.

Kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis telah membawa sejarah Indonesia ke dalam masa kekelaman. Kedatangan kaum kolonial tersebut membuat kejayaan Nusantara menjadi terhenti sama sekali. Tidak ada kemajuan pengetahuan bagi kaum pribui di periode itu. Kondisi di nusantara telah betul-betul berubah dari dinamis menjadi statis. Jika kita mau menyebut, ini lah periode pertama kemunduran nusantara sebelum kemunduran lain menyusul.
Selain itu, setelah masuknya kolonialisme perkembangan pendirian kerajaan dengan berbagai coraknya juga berhenti sama sekali. Hal ini berarti pengelompokan daerah secara adminisratif selesai sampai di sini. Dalam catatan sejarah, tidak pernah ada perubahan yang signifikan mengenai perluasan atau pengembangan wilayah daratan dan perairan di Indonesia, kecuali lepasnya Timor Leste dan pencaplokan beberapa pulau kecil di perbatasan.

Dar Filsafat Lisan Ke Tulisan : Dari Diaspora ke Hibriditas

Perkembangan pemikiran filsafat adalah perkembangan pemikiran yang mengikuti perkembangan suatu bangsanya sendiri. Begitu pula dengan perkembangan filsafat dari era Nusantara ke Indonesia adalah perkembangan pemikrian filsafat dari era setelah jaman es hingga sekarang ketika era pasca reformasi.

Jika pemikiran filsafat dipahami sebagai karya lisan dan tulisan, maka sebenarnya karya pemikiran filsafat yang pertama kali berkembang di Nusantara adalah pemikiran filsafat secara lisan. Berdasar berapa catatan sejarah, tradisi lisan bisa ditemuai pada masyarakat adat Benuaq pada kurun waktu 3500-2500 SM. Pemikiran filsafat lisan ini berisi tentang asal mula alam semesta. Dalam pemikiran Dayak Benuaq disebutkan bahwa pada awal mulanya dunia ini ditandai dengan adanya burung raksasa yang disayapnya membawa dua hal penting, yaitu bumi dan langit.

Selain suku dayak, sejarah juga mencatat bahwa Suku Batak mempunyai pemikiran filsafatnya sendiri mengenai proses awal mula penciptaan alam semesta ini. Pada periode yang sama dengan dayak Benuaq, Suku Batak meyakini bahwa sebenarnya tidak ada siapa –siapa di dunia ini lalu setelah itu muncul satu sosok Debata. Sosok Debata ini yang kemudian menjadi awal dari semuanya kehidupan sampai dengan sekarang.

Warna pemikiran di Nusantara sedikit berbeda ketika para imigran China generasi pertama muncul sekitar tahun 1122-222 SM. Namun imigran China ini tidak terlalu memberikan banyak waran pemikiran karena ketika sebelum mereka bermigrasi ke Nusantara di China sendiri waktu itu belum berkembang pemikiran filsafat. Perkembangan filsafat mulai menguat di China pada periode 605-221 SM. Dalam kurun waktu tersebut lahir beberapa filsafat China yang sampai dengan sekarang gaungnya masih terdengar.

Periode 605-531 ditandai dengan lahirnya pemikiran filsafat Lao Tzu lalu pada periode 551-479 SM lahir dan berkembang filsafat konfusius.

Lalu pada periode 235 SM terjadi perang suku yang ke dua di China yang pada akhirnya menyebabkan migrasi China gelombang ke dua ke Nusantara. Sedikit berbeda dengan generasi pertama, migrasi generasi ke dua ini dibarengi dengan masyarakat yang sudah mengenal pemikiran filsafat. Migrasi gelombang ke tiga masyarakat China ke Indonesia terjadi pada periode 206-221 SM ketika Dinasti Han bercokol. Pada periode ini, migrasi masyarakat China terjadi ketika filsafat konfusius sedang menjadi filsafat yang diakui secara resmi oleh Dinasti Han.

Gelombang pemikiran dengan warna lain terjadi lagi di Nusantara pada periode 414- 1500 M. Pada periode ini pemikiran yang berlandas atas ajaran Budha dan Hindu mulai masuk dan berinteraksi dengan kepercayaan dinamisme dan animisme yang sudah terlebih dahulu di anut oleh masyarakat Nusantara pada periode awal sesudah zaman es berakhir.
Pada tahun 414 agama budha mulai menyebar di Nusantara tepatnya di Kerajaan Tarumanagara. Salah satu tokoh kunci penyebaran ajaran Budha pada periode ini adalah seorang penganut ajaran Budha berkebangsaan mandari bernama Fa Hsien. Dalam catatan sejarah, Fa Hsien menetap selama enam bulan di Kerajaan Tarumanagara setelah sebelumnya mengunjungi India untuk memperdalam ajaran Budha selama kurang lebih sepuluh tahun.

Pada periode 671 M ajaran Budha selanjutnya berkembang di Kerajaan Sriwijaya. Selama kurang lebih dari enam tahun seorang Bhiksu bernama I Tsing menetap. Selama di Sriwijaya, I Tsing menerjemahkan sebuah sutra mengenai Nirwana dengan di bantu oleh seorang ahli jawa yang bernama Jnanabhadra.

Selain itu pada kurun waktu 671 Kerajaan Sriwiajaya telah menjadi tempat penting bagi perkembangan ajaran Buddha dengan menjadi pusat perkembangan agama Buddha. Salah satu satu pengajar yang dianggap paling berpengaruh adalah Sakyakirti. Pada periode itu terdapat hampir 1000 orang pendeta yang berguru kepada Sakyakirti di Sriwijaya.

Ajaran Hindu mulai dikenal dan masuk ke Indonesia sesudah kerajaan Pallawa yang bercorak hindu mulai berkembang di India pada periode 750-350. Salah satu bukti pengaruh ajaran Hindu di Nusantara adalah banyaknya ditemukan hurup pallawa yang digunakan di kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Setelah ajaran Hindu berkembang, periode berikutnya mulai terjadi proses adaptasi ajaran hindu, budha dan ajaran lokal. Perpaduan itu terlihat pada periode 400 M di kerajaan Kutai. Salah satu penandanya adalah pembuatan empat tiang batu pemujaan kepada dewa. Raja yang memerintah pada periode ini adalah Ashwawarman, Dewawarman dan Mulawarman.
Lalu pada tahun 450 M, perpaduan ajaran Hindu Budha tersebut juga diadopsi oleh Kerajaan Tarumanagara dengan raja yang memerintah waktu itu adalah Raja Purnawarman.Jejak hindu mulai dapat dilihat di kerajaan Nusantara pada periode 600-645 M. Kala itu nama-nama hindu mulai di pakai sebagai nama raja-raja seperti Mahendramawan, Narasimarwan.
Periode berikutnya pengaruh Hindu Budha semakin menguat dengan ditandai pembangunan beberapa Candi dan penerjemahan beberapa kitab Budha. Tercatat oleh sejarah bahwa dalam periode 750 Raja Wishnu pada Dinasti Syailendra memulai pembangunan Candi Borobudur. Lalu pada tahun 900 Ajaran Hindu Budha berkembang di Kerajaan Medang di susul di Kerajaan Balitung pada periode 929.

Perkembangan ajaran Budha di Kerajaan Medang menjadi salah satu momentum penting dalam penyebaran ajaran Budha karena pada periode tersebut dilakukan penerjamahan kitab Budha yang berjudul Sang Hyang Kamanikan . Penerjemahan ini terjadi di era Raja Sambhara dan Suryawarana. Lalu pada tahun 991-9006 M kitab Mahabarata di terjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuno pada periode raja Darmawangsa.

Selanjutnya momentum penting perkembangan ajaran Hindu adalah penyusunan Kita Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca dan Kitab Kakawin Ramayana pada era Kerajaan Majapahit. Kitab Negara Kertagama adalah kitab yang berisi puisi epik berbahasa jawa kuno yang berisi filsafat pemikiran Raja Kartanegara. Sedangkan Kitab Kakawin Ramayana adalah kitab terjemahan epik hindu yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat waktu itu. Sebagian kalangan ada yang mengatakan bahwa kitab Kakawin Ramayana adalah kitab yang mengisahkan cerita Ramayana namun mempunyai perbedaan dalam pembabakan dan akhir dari cerita tersebut.

Periode perkembangan secara mendalam perkembangan pemikiran filsafat Hindu Budha berhenti pada abad 11, karena pada abad berikutnya, pemikiran filsafat Islam mulai berkembang di Nusantara. Awal mula perkembangan pemikiran filsafat Islam dimulai pada periode 1267. Ketika itu Kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam mulai mengembangkan ajaran Islam.

Lalu pada periode 1475 berdiri kerajaan Islam Demak yang menyebarkan pemikiran filsafat Islam dengan cara melakukan peperangan melawan kerajaan Majapahit yang beragama Hindu. Kerajaan Majapahit dapat ditaklukan oleh Kerajaan Demak sehingga akhirnya Islam semakin menyebar ke Nusantara.

Pada abad ini, selain Majapahit, kerajaan bercorak Hindu Buddha yang juga runtuh adalah kerajaan Padjajaran. Kerajaan Padjajaran runtuh oleh serangan dari Kerajaan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan Kesultanan Cirebon yang berdiri di tahun 1522. Perlu di ketahui bahwa kelahiran kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon tidak bisa lepas dari peran kerajaan Demak yang berambisi menyebarkan Islam ke pelosok Jawa.

Selain kerajaan Demak, kerajaa Islam lain yang mencoba meneruskan pengaruh kekuasaan dan pemikiran filsafat Islam adalah kerajaan Mataram. Pada periode 1600 Kerajaan Mataram melakukan ekspansi ke wilayah Priangan salah satunya adalah Cirebon.

Pada periode tersebut kerajaan Mataram berhasil menaklukan kerajaan Cirebon. Namun tidak lama kemudian, karena perpecahan dalam tubuh Keraton Mataram, Kerajaan Mataram takluk kepada VOC melalui sebuah perjanjian pada tahun 1667. Dengan demikian penyebaran agama Islam melalui cara kerajaan berhenti sampai di sana.

Namun penyebaran pemikiran filsafat Islam tidak berhenti sampai di sana. Perkembangan Islam di daerah di luar jawa terus berlangsung namun ajaran filsapat pemikiran Islam yang disebarkan adalah pemikiran Islam aliran Ghazalian. Tokoh Islam yang merupakan penganut aliran ini adalah Nurudin Araniri, Abdul Rauf Singkel, Syeh Yusup Makasar. Penyebaran Islam aliran ini berkembang pada periode 1666-1836.

Selanjutnya, pada periode 1715-1730 salah satu momentum penting penyebaran pemikiran filsafat Islam terjadi. Pada periode tersebut di susun beberapa serat yang berkaitan dengan perkembangan Islam dan beberapa kitab dan carita, yaitu Serat Menak, Carita Iskandar, Carita Yusup, Suluk Garwa Kencana dan Kitab Usul Biyah. Penyusunan beberapa karya pemikiran ini berlangsung di era pemerintahan Ratu Pakubuwana II.

Perkembangan pemikiran Islam tidak berhenti sampai di sana, akan tetapi penyebaran pemikiran Islam memasuki babak baru karena Islam yang dikembangkan merupakan ajaran Islam yang direformasi (baca : wahabiyah). Paham wahabiyah ini berkembang di Jawa pada masa pemerintahan Sultan Pakubuwono periode 1790. Paham ini berkembang di luar Jawa tepatnya di Minangkabau pada periode 1803. Salah satu tokoh kuncinya adalah Haji Piabang. Lalu pada tahun 18037 perkembangan paham wahabiyah ini dikomandoi oleh Tuanku Imam Bonjol.

Perkembangan Islam berikutnya terjadi pada periode 1900-an melalui pemikiran beberapa tokoh pergerakan yang telah mendapatkan pendidikan sebagai akibat dari politik etis. Pada periode ini tercatat beberapa tokoh pergerakan kemerdekaan yang menyebarkan paham Islam melalui karya tulisan masing-masing.

Pada periode tersebut tercatat, Natsir membuat sebuah karya tulis dengan judul “Indonesisch Nationalisme”, “Demokrasi di bawah bayang-bayang Kebangsaan Muslimin”, lalu “Persatuan Agama dan Negara”. Selain itu Agus Salim juga membuat karya tulis dengan judul “Tjinta Bangsa, Tjinta Tanah Air dan Tjinta Kebangsaan”. Lalu Tjokro Aminoto menyusun karya tulis dengan judul “Islam dan Sosialisme.

Pada kurun waktu 1911-1983, Kasman Singodimedjo menyusun karya tulis dengan judul “Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram” dan Soekarno denan judul “ Memudakan Pengertian Islam”.

Penulisan pemikiran Islam tersebut mendapatkan interupsi dari beberapa tokoh yang sempat mengenyam pendidikan di barat. Beberapa pemikir tersebut adalah Hatta yang pada tahun 1908 menulis karya ilmiah dengan judul “Alam Pikiran Yunani”, lalu Soekarno menyusun sebuah buku fenomenal yang berisi esai-esainya pada periode 1926-1941 dengan judul “Dibawah Bendera Revolusi”. Pada tahun 1943 Tan Malaka juga menyusun sebuah karya tulis fenomenal yang sampai dengan sekarang masih sering di bicarakan yaitu “Madilog”. Aidit menyusun karya tulis dengan judul “Marxisme dan Revolusi di Indonesia, lalu Syahrir menyusun karya tulis dengan judul “ Perjuangan Kita” pada tahun 1945.

Menginjak tahun 1945 perkembangan pemikiran filsafat memasuki sebuah babak baru yang sangat prestisius atau disebut dengan salah satu puncak pertarungan pemikiran filsafat. Sidang-sidang BPUPKI menjadi rangkaian puncak pertarungan filsafat antar pemikiran.

Untuk sekedar mengklasifikasikan, pada rangkain sidang BPUPKI pemikiran filsafat terbagi ke dalam tiga kubu. Pertama, adalah kubu filsafat religius. Kubu ini terdiri dari Ki Bagose Hadikusumo, Abdul Halim, Mas Mansoer, Kasman Singodimedjo, Agus Salim, Abikoesno, Maramis, Latuahrhary dan Siti Soekaptinah. Kedua, adalah kubu Sosialisme Nasional. Kubu ini terdiri dari Soekarno, Hatta, Soebardjo, Soepomo, Yamin, Iwa Kusuma, Koen Hian Liem, Sayuti Melik dan Ratulangi. Ketiga, adalah kubu Nasionalisme Moderat.Kubu ini terdiri dari Ki Hadjar, Woerjaningrat, Wongsonagoro, Soekardjo, Radjiman Wedyodiningrat.

Pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh kubu sosialisme nasional yang di komandoi oleh Soekarno. Kemenangan kubu sosialisme nasional ini menjadi momentum penting bagi perkembangan pemikiran filsafat sekaligus juga perkembangan negara Indonesia. Karena keluaran dari puncak pertarungan itu adalah dasar negara yang kita sebut sekarang dengan PANCASILA.

Setelah puncak pertarungan tersebut selesai, periode perkembangan filsfat lebih berkembang ke arah perkembangan filsafat teoritis semata. Pada fase in tercatat beberapa karya dari kalangan teoritikus lahir. Kuntowijoyo menulis “Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi “, Moeslin Abdurahman menulis “ Islam Tranformatif”, Abdurahman Wahid “Kiri Islam”, AS Hikam “ Defendensi Dunia Ke Tiga”, Bambang Soegiharto menulis “ Filsafat Postmodern”.
Dari kalangan akademis, di mulai pada tahun 1981 Franz Magnis menulis “Etika Djawa”, “Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialis Utopis”, TH Sumartana menulis “ Teologi Pembebasan”.

Perkembangan pemikiran filsafat berikutnya memasuki fase baru yaitu yaitu fase perlawanan terhadap dominasi penguasa orde baru. Pemikiran filsafata yang digunakan mendorong beberapa orang untuk membuat sebuah lembaga yang mengejawantahkan suara perlawanan terhadap dominasi orde baru.Pada tahun 1995-1996, Sri Bintang Pamungkas mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Budiman Sudjatmiko, dkk mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Nuku Sulaeman melancarkan perlawanan melawan SDSB, Dita Indah Sari mendirikan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

Perkembangan perlawanan tersebut, pada prosesnya mengantarkan Perkembangan pemikiran filsafat Indonesia kembali menemui momentum pentingnya ketika era reformasi . Pada fase itu pemikiran filsafat mendapatkan sebuah pertanyaan penting mengenai perubahan yang harus terjadi dan masa depan seperti apa yang pas untuk konteks Indonesia setelah reformasi.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemikiran filsafat terbagi ke dalam beberapa kelompok. Pertama, kelompok Reformatif. Kelempok ini menghendaki perubahan di Indonesia dilaksanakan dengan cara reformatif. Pemikir kelompok ini adalah Deny ZA, Rizal Malaranggeng, Yusril Ihza Mahendra. Kedua, kelompok Transformasi revolusi damai. Kelompok ini menghendaki perubahan di Indonesi ditempu dengan cara revolusi damai tanpa ada pertumpahan darah. Kelompok ini terdiri dari Mangunwijaya. Kelompok ketiga, menginginkan perubahan di capai dengan jalan revolusi. FORKOT merupakan organisasi utama dalam kelompok ini. Keempat, kelompok demokratisasi yang mengendaki perubahan di tempu dengan jalan demokratisasi yaitu menggunakan elemen-elemen demokrasi yang telah ada. Kelompok ini terdiri dari Juwono Sudarsono, Megawati, Gusdur, Nurcholish Madjid, Amien Rais, Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang, J Kristiadi.

Dari runutan perkembangan pemikiran tersebut secara tidak langsung terbangun sebuah pola pengembangan pemikiran filsafat dari masa ke masa. Pada periode awal perkembangan pemikiran terlihat bahwa ajaran hindu menyebar ke berbagai daerah, lalu kemudian di susul oleh penyebaran ajaran Buddha dan selanjutnya adalah penyebaran dan pengembangan ajaran Hindu Buddha di beberapa kerajaan.

Setelah itu, ajaran Islam yang kemudian mendapatkan giliran untuk berkembang. Berkembangnya ajaran Islam ini berjalan dalam rute pengembangan pemikiran yang sebelumnya sudah berdiri pada era Hindu Buddha dan rute yang belum di sentuh oleh ajaran Hindu Budha.

Setelah Islam perkembangan Islam berhenti, tidak lagi ditemukan perkembangan pemikiran berdasarkan agama yang signifikan. Setelah Hindu, Buddha da Islam berhenti berkembang, perkembangan pemikiran filsafat bergerak dalam rute nusantara yang telah dibentuk oleh kalangan kolonial.

Sesudah politik etis berkembang hingga menjelang era kemerdekaan babak baru pemikiran filsafat Indonesia memasuki babak baru. Berangkatnya beberapa anak bangsa untuk menuntut ilmu ke negeri Barat di Ikuti oleh arus masuk pemikiran barat. Hal ini terlihat dari beberapa karya tulis lulusan sekolah tinggi di barat yang kembali lagi ke Indonesia untuk meraih kemerdekaan Indonesia.Pola arus masuk pemikiran barat ini berlangsung hingga sekarang.

Masuknya pemikiran-pemikiran filsapat barat melalui kalangan terdidik telah membawa dinamika baru pengembangan filsapat yang berbeda dengan ketika pemikiran filsafat era perkembangan ajaran Hindu Buddha. Dengan demikian dari era setelah jaman es berakhir sama dengan sekarang ada berbagai corak pemikiran filsafat yang berkembang di Indonesia yaitu ajaran Islam, Hindu Buddha, serta ajaran filsafat barat yang juga terbagi ke dalam beberapa bagian.
Perlu juga di catata bahwa perkembangan pemikiran filsafat yang di mulai pada era ketika tradisi lisan di Dayak Benuaq sampai dengan sekarang era pascar reformasi tidak saling menegasikan antara satu sama lainnya. Perkembangan filsafat Hinddu Buddha tidak lantas menghapus filsafata lisan Suku Dayak, perkembangan pemikiran Islam tidak lantas menghapus pemikiran Hinddu Buddha dan perkembangan pemikiran filsafat barat tidak lantas menghapus pemikiran filsafat lisan, filsafat Islam, juga filsafat Hindu dan Buddha. Semua pemikiran tersebut sepertinya bergerak dalam rute nya masing-masing yang ditemukan dan dibangun sejak awal mula ajaran tersebut dikembangkan.

Melihat perkembangan pemikiran tersebut kata diaspora dan hibriditas sepertinya merupakan kata yang pas. Diaspora yang diartikan sebagai “penyebaran” atau “penaburan benih” pas untuk mengungkapkan fase penyebaran pemikiran di awal ketika pemikiran Hinddu Buddha dan Islam berkembang sampai dengan perkembangan Islam terakhir di abad 15.

Fase sesudah abad lima belas ketika VOC bercokol sampai dengan sekarang pas di sebut dengan istilah hibriditas yang diartikan sebagai persilangan antara pemikiran yang satu dengan pemikiran yang lain, seperti persilangan antara pemikiran Hinddu, Buddha Islam dengan pemikiran filsafat barat yang salah satu sumbernya adalah filsafat Yunani.
Catatan Akhir

Jika melihat pada fase-fase perkembangan dari Nusantara ke Indonesia dan dihubungkan dengan perkembangan pemikiran filsafat dapat dilihat bahwa pada fase-fase dinamis terjadi ketika pemikiran Islam, Hindu dan Budhha berkembang. Namun jauh hari sebelum perkembangan pemikiran filsafat itu berkembang, orang-orang di Nusantara telah melakukan migrasi ketika fase nusantara awal berkembang, lalu setelah itu terjadi arus masuk pada fase perkembangan Hinddu Buddha dan Islam. Namun pasca perkembangan Islam, Hindu Buddha tidak lagi ditemukan arus migrasi baik perdagangan atau pemikiran yang keluar dari Indonesia.

Kolonialisasi yang dilakukan oleh Portugis, Belanda dan Jepang berperan signifikan dalam penghentian arus migrasi dari Indonesia ke negeri yang lain. Baik perkembangan pemikiran maupun perkembangan perdagangan mengalami ketimpangan terutama setelah era kolonialisasi di mulai sampai dengan sekarang. Dari era kolonialisasi sampai dengan sekarang sepertinya kita memasuki era yang statis dan cenderung pasif.

Dari pada sebagai penyumbang pemikiran, bangsa kita menjadi bangsa yang lebih banyak memakai pemikiran orang lain untuk di gunakan di negeri sendiri. Dalam rentetan sejarah tentu saja perkembangan tersebut tidak berdiri sendiri, namun ada banyak faktor yang menyebabkan terjadi.

Kembali lagi pada pertanyaan di awal, benarkah kemerosotan bangsa ini di berbagai bidang disebabkan oleh kesalahan masyarakat kita dalam memilih dan mengembangkan pemikiran filsafat untuk membangun negeri ini?atau ternyata ini bukanlah sebuah kesalahan tetapi konsekuensi logis atas perkembangan pemikiran filsafat di masa lalu dari mulai periode pra nusantara, nusantara kemerdekaan hingga sekarang paska reformasi?jika ini memang kesalahan kolektif dan juga merupakan konsekuensi logis atas rentetan pengembangan pemikiran filsafat dari masa ke masa bagaimana kita akan membangun dan mengembangkan pemikiran filsafat ke depan?mari kita berdiskusi.
.

Tegal Panjang, Savana di Balik Hutan Gunung Papandayan

2Tidak usah jauh-jauh ke Pulau Sumba di ujung jauh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk sekedar menikmati savanna yang menghampar luas. Di balik hutan Gunung Papandayan Kabupaten Garut terdapat padang savanna yang juga menghampar luas. Tegal Panjang, semua pelancong memberikan nama savanna itu.

Unik dan Medan Ringan

Dari sudut pandang ekologi, savanna bisa diartikan sebagai hampara padang rumput tempat dimana simbiosis dan rantai makanan tercipta. Savanna akan terbentuk jika kondisi tanah cukup basah sehingga memungkina rerumputan dan pepohonan dapat tumbuh. Namun pada musim kemarau, karena kekurangan suplai air pepohonan akan berkurang jumlahnya sedangkan rumput akan tetap tumbuh karena tidak terlalu memerlukan suplai air yang berlebih. Pengulangan proses ini pada akhirnya akan membentuk savanna di berbagai tempat.

Dalam catatan para peneliti ekologis, savana tidak terbentuk di sembarang daerah. Biasanya savana berada di daerah yang memiliki curah hujan rendah dan biasanya juga menjadi daerah transisi antara hutan dengan gurun pasir atau hutan dengan padang rumput. Hampir semua Negara punya padang savana. Di Indonesia keberadaan padang savana teridentifikasi hanya ada di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tegal Panjang, adalah pengecualian dari penjelasan di atas. Beberapa pengecualian mengenai Tegal Panjang, yaitu Pertama, Tegal Panjang tidak berada diantara hutan dengan gurun pasir atau hutan dengan padang rumput. Tegal panjang merupakan savana yang dikelilingi oleh hutan yang berada di belakang Gunung Papandayan. Kedua, keberadaan Tegal Panjang berada di luar daerah yang selama ini diidentifikasi sebagai tempat dimana savana berada. Tegal Panjang bukan berada di Papua, NTT atau NTB tapi berada di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Sampai sejauh ini belum ditemukan hasil-hasil penelitian yang mengungkapkan terjadinya keunikan tersebut. Hal tersebut didorong oleh keberadaan Tegal Panjang yang belum terlalu banyak diketahui oleh para pelancong dan peneliti. Setelah penggunaan media sosial berkembang pesat, Tegal Panjang mulai diketahui banyak orang dan perlahan menarik banyak pelancong minus peneliti untuk mengunjungi Tegal Panjang.

Dari Lawang Angin yang merupakan gerbang masuk ke Pondok Saladah tempat para pendaki mendirikan tenda jaraknya kurang lebih dua jam dengan berjalan kaki. Dari Lawang Angin kita tinggal belok ke sebelah kanan dan mengikuti jalan setapak yang di beberapa ruas telah tertutupi rumput hutan. Beberapa ruas jalan tersebut tertutupi karena jalan tersebut jarang dilalui.

Beberapa ratus meter dari Lawang Angin kita akan langsung masuk pada kawasan hutan dengan vegetasi yang rapat. Selama perjalanan menyusuri hutan tersebut kita sperti sedang melewati lorong yang panjang tanpa tahu dimana ujungnya. Kondisi jalan yang cenderung menurun menjadikan jalur ini ramah untuk di lewati siapapun, bahkan oleh anak Sekolah Dasar (SD) sekalipun.

Setelah kurang lebih satu jam perjalanan dari depan kita akan mulai di suguhi oleh cahaya terang tanpa pemandangan ranting, daun dan pepohonan. Jika kita terus berjalan maka pemandangan sebuah lapangan hijau yang ukuranya kurang lebih 30 ukuran lapang bola segera tersajia di depan mata. Hal ini berarti kita telah sampai di Tegal Panjang.

Jika kita mau sabar mengamati dengan seksama kita akan menyadari bawa savana Tegal Panjang bentuknya bulat lonjong dengan keseluruhan batas adalah hutan dengan vegetasi pohon yang rapat. Sembilan puluh Sembilan persen savana Tegal Panjang didominasi oleh rumput. Pepohonan yang tidak terlalu lebat dan tidak terlalu tinggi dapat dihitung dengan jari. Di tengah-tengah savana terdapat garis seperti parit kecil. Rupa-rupanya garis tersebut merupakan jalur kecil yang digunakan untuk menyeberangi Tegal Panjang.

Misterius
Bagi para pejalan sebaiknya tidak tergesa-gesa ketika menikmati Tegal Panjang. Ada beberapa cara yang paling baik untuk menikmati Tegal Panjang. Karena iklimnya yang sejuk dan suasana yang sunyi maka bagi penulis, cara pertama untuk menikmati Tegal Panjang adalah sejenak merenung sambil ditemani segelas kopi hitam atau teh manis panas. Kopi hitam dan teh manis panas dengan gula yang cukup sangat baik untuk memulihkan tubuh setelah cukup lama berjalan.

Menyeruput sedikit demi sedikit kopi atau teh manis sambil menikmati suasana yang sunyi serta hamparan hijau padang savana sungguh menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Hal ini semakin indah ditambah dengan nyanyian alam yang berasal dari suara daun-daun pepohonan yang ditiup angin. Dengan situasi tersebut, siapapun yang berada di sana, baik para pejalan pemula atau yang berpengalaman akan berat untuk undur diri. Termasuk penulis ketika waktu itu. Kaki rasanya berat untuk melanjutkan perjalanan.

Bagi para pejalan, sebaiknya menikmati Tegal Panjang sambil bermalam. Namun sebenarnya bukan suasana malam yang menjadikan Tegal Panjang berbeda dengan tempat lainnya yang cukup terkenal. Suasana yang sangat berbeda dengan tempat lain adalah ketika sehabis magrib dan mau memasuki suasana malam serta waktu di subuh hari ketika akan menjelang pagi hari.

Ketika pergantian hari menuju malam kita akan di suguhi oleh pemandangan pepohonan yang perlahan diselimuti oleh kabut tipis. Biasanya hal ini terjadi dari pukul setengah enam sore sampai setengah tujuh. Menyaksikan pepohonan tersebut ditutupi awan secara perlahan terasa ada suasana misterius perlahan datang. Menyaksikan pergantian hari tersebut kita serasa akan memasuki dunia lain yang sama sekali jauh berbeda dengan tempat yang biasa kita tinggali sehari-hari.

Namun suasan misterius itu perlahan sirna setelah malam benar-benar datang dengan beberapa hal yang lumrah kita saksikan dikehidupan sehari-hari. Suasana misterius di Tegal Panjang sirna setelah kita melihat bulan dan bintang dari atas langit yang lamat-lamat menyinari pepohonan hutan dari kejauhan. Suasana malam di Tegal Panjang tidak terlalu dingin sehingga kita betah berlama-lama menyaksikan bulan dan bintang dari luar tenda.

Setelah itu, Tegal Panjang akan kembali menampakan suasana misteriusnya ketika malam akan berganti siang. Di pagi hari sekita pukul setengah enam bintang dan bulan masih terlihat tapi mulai redup. Dari kejauhan pemandangan hutan dengan berbagi pepohonan serta dataran savana mulai terlihat lamat-lamat.

Suasana misterius terasa ketika kita melihat kabut yang masih tertinggal dari atas pepohon dan diatas padang rumput yang terlihat hijau segar. Kabut di atas pepohon biasanya lebih dahulu meninggalkan kabut yang berada di atas padang rerumputan. Kabut di atas padang rerupmputan benar-benar hilang tatkala waktu menjelang pukul setengah tujuh. Suasana misterius menjadi lebih kuat tatkala kita tersadar bahwa kabut diatas padang rumput tersebut hilang tanpa kita sadari. Kabut di Tegal Panjang datang dan pergi tanpa pernah diketahui persis oleh para penikmatnya.

Jika kabut di Tegal Panjang maka hal ini berarti kita harus mulai bangun dan menjarang air untuk menyeduh kopi atau teh. Menikmati kopi dan teh manis panas di pagi hari di Tegal Panjang sungguh merupakan kenikmatan yang tiada tara. Sambil memainkan asap yang keluar dari mulut karena cuaca dingin sisa subuh suasana Tegal Panjang benar-benar melenakan. Segelas kopi hitam dan teh manis panas akan cepat tandas tanpa kita sadari. Jika sudah demikian itu pertanda bahwa kita harus segera melanjutkan perjalanan untuk kembali menjalani rutinitas kembali.

Euis

Euis, dua  tahun lalu adalah gadis kampung yang rajin sekolah dan rajin mengaji. Dengan bimbingan dari ustadz, guru di pesantren dan sekolah berbagai pelajaran umum dan beberapa kitab kuning dipelajari dengan penuh sabar dan tekun.

Hasil ulangan, ujian dan beberapa nilai yang menjadi bukit penguasaan anak sekolah dan santri semua proses mencari ilmu di jalani tidak terlalu menjadi faktor penentu mereka menimba ilmu. Semangat untuk belajar lebih besar dari semangat untuk mendapatkan nilai dalam jumlah tertentu.

Pesantren dan sekolah selain tempat menimba ilmu dunia dan agama sering kali juga menjadi tempat pelipur lara dari semua beban masalah yang mendera. Dari berbagai permasalahan keluarga yang sering kali berwujud dalam permasalahan ekonomi sampai permasalahan perjodohan yang dipaksakan oleh orang tua.

Ketika datang ke sekolah dan ke kobong, semacam asrama untuk para santri yang tinggal di pesantren semua permasalahan tersebut menguap begitu saja. Masalah tersebut menguap bersamaan dengan berbait bait nadhoman yang di hapal saban waktu.

Bahkan, untuk memperkuat niat menuntut ilmu dan menjadikan semakin betah, Euis membuka dirinya kepada salah satu ustadz di pesantrenya tersebut. Hal tersebut menyebabkan selalu ada semangat yang terpelihara ketika akan pergi mengaji. Dengan demikian, hapalan nadhoman  akan semakin banyak yang dikuasai.

Namun demikian, sering kali waktu merubah semua hal dengan mudah. Tiga tahun sudah waktu sekolah dan pesantren di lewati. Euis, sebagai siswa madrasah dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting. Melanjutkan pendidikan di pesantren atau pergi ke kota untuk mencari kerja demi penghidupan yang lebih baik.

Ngaji di pesantren adalah pilihan yang paling baik, namun tentu saja itu tidak gratis. Euis harus terus mendapatkan bekal untuk hidup di pesantren. Sementara orang tuanya  sendiri memandang pesantren sebagai pendidikan kedua setelah sekolah.

Di sudut yang lain dalam waktu bersamaan, kerabat-kerabat Euis menawarkan pekerjaan nun jauh di kota sana. Ke kota walaupun bukan pilihan yang paling baik akhirnya harus di jelang.

Kota, bagi Euis hampir sama dengan hutan belantara yang lebih sering di lihat dan di dengar dari pada dijelajahi. Namun, pilihan tersebut mengharuskan Euis menjelajahi kota-kota dengan seksama. Menikmati hilir mudik mobil, sisi-sisi gelap malam perkotaan dan tentu saja aturan-aturan pekerjaaan yang tidak bisa di tolak.

Berbekal dengan tubuh yang semampai, rambut yang terjurai, bibir yang memerah dan kulit yang putih, Euis pergi ke kota. Tidak berselang lama, pekerjaan sebagai pramuniaga beberapa produk susu formula mulai di jalani dengan beberapa aturan yang tidak bisa di langgar.

Aturan tersebut adalah tentu saja tidak boleh memakai jilbab dan kerudung. Rambut  yang panjang harus terlihat tergerai, tubuh yang semampai tak baik di tutupi oleh baju yang panjang. Ini penting agar konsumen tertarik untuk mengobrol terlebih dahulu. Obrolan yang hangat dengan konsumen menjadi syarat utama bagi seorang pramuniaga untuk dapat menjual barang dagangannya.

Menurutnya, pada awalnya semua itu  terasa canggung, karena belum terbiasa dan masih mempunyai hubungan dengan ustadz. Namun setelah beberapa minggu rasa canggung tersebut perlahan menghilang seiring dengan berakhirnya hubungan dengan ustadznya ketika dipesantren.

Euis mulai akrab dengan kota dan mulai lupa dengan pasal-pasal dalam kitab-kitab kuning serta nadhoman yang di hapal tempo hari. Bait-bait nadhoman tersebut mulai berganti dengan jadwal kerja yang padat, lampu lampu kota yang terang, deru mesin mobil.Denyut nadi kota semakin terasa ketika di sela-sela waktu lenggang diajak oleh temannya untuk menjadi model beberapa produk otomotif dan kecantikan.

Euis, dalam denyut nadi kota tidak lagi mampu mengingat bait bait nadhoman dan pasal-pasal dalam kitab kuning. Semua itu tinggal kenangan. Tidak ada jalan memutar bagi Euis untuk kembali mengingat hapalan nadhoman dan pasal pasal dalam kitab kuning atau untuk sekedar mengingat kembali kenangan manis bersama sang ustadz. Dalam bayangan Euis, hanya terbayang bagaimana caranya agar bisa menjalani kehidupan di kota dan mengumpulkan rupiah demi rupiah sebelum jodohnya datang menjemput.

Tentu saja apa yang dilakukan oleh Euis bukanlah sebuah kenistaan atau kesalahan seorang gadis desa. Euis hanya sekedar menjalani hidup yang selalu penuh dengan pertanyaan yang sulit untuk di jawab.

Euis, dalam kondisi kekinian menjadi semacam interupsi atas kondisi yang terjadi. Dalam kacamata yang lain, yaitu kacamata ekonomi hal ini menjadi interupsi atas gembar-gembor pemerintahan yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian berada dalam kondisi yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Dalam hati penulis bergumam, Jika memang peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan pemerataan tentu saja Euis akan lebih memilih untuk tetap tinggal di kampung dan terus mengaji, menghapal nadhoman dan pasal-pasal dalam setiap kitab kuning yang dipelajari di pesantren nun jauh di pelosok desa tempo hari dari pada berangkat ke kota. Dalam gumaman yang lain, Euis adalah korban pembangunan bukan korban kota yang penuh tipu daya!

Strengtening Village Development

Participation and information are the main forces in village development. But so far the quality of participation, availability and the level of accuracy of the information tend to be a fundamental weakness that is always inherent in the process of village development.

Silent Minority

Conceptually, participation is an “old discourse” in the process of village development. This concept emerged around the 1970s as a critique of top-down approach to development that had marginalized the role of the community and reaped more failures than successes.

In the meantime, Robert Chambers, an activist and academic from the University of Sussex, England, with some of his colleagues began developing the concept of development that positioned village community as a key actor.

Conceptually, the spirit of participation in Chambers and his colleagues thought is a passion to organize and involve village communities in policy making and program for themselves and their groups.

In this core concept, the villagers positioned as disadvantaged groups are dominated by the poor who are the majority in the village, or other designations are the silent majority. In simple terms, this concept was about the poor people as the main actors of village development.

In the early decades of the development of the concept of participation, the perspective on society is still relevant. But, looking at contemporary trends, particularly in Indonesia, this view no longer seems relevant. Growing facts and data say that the silent majority is already classified into several groups with different characteristics and needs. I call the specified group “the silent minority”.

Based on the classification by Program Peduli of Ministry of Human Development and Cultural Affairs (KEMENKO PMK), the silent minority group is divided into four groups, namely disabilities, victims of serious human rights violations, remote indigenous communities and religious minorities and local beliefs.

Ministry of Social Affairs notes that in 2011 approximately 11,500 residents of Indonesia were in a state of disability. While the remote indigenous community made up approximately 229 thousand households spread over 246 districts, 852 sub-districts, 2000 villages and 2650 locations from Sabang to Merauke. Furthermore, Kontras (An NGO concerned on kidnapped people violence victims) said that the victims of serious human rights violations from 1960 up to now are roughly 10,000 with a note that victims of human rights violations in East Timor are not counted.

It is relatively laborious to find the latest data on the number and distribution of religious groups and minorities. But, glancing at the report by Human Rights Watch in 2010, it said that the Indonesian government has failed to protect the religious freedom of minorities and beliefs. One important indicator of the assessment is the increasing cases of violations on religious freedom  in the last few years.

The series of data on silent minority groups indirectly shows us that this group is also supposed to really get spaces and could be involved in village development. They need policies and programs that truly suit their needs and situations. They should be fully taken into account in every process of village development.

In the context of village development, the quality of participation will affect the preparation of the program and the funds needed to implement the program. At this point, the data and information on the sources and financial terms for the implementation of village development programs become crucial.

Weaknes

In contrast, paying attention to the practices, apparently the need of information and accurate data has not been fully fulfilled. Indications of this can be seen in documents of village development that tend to be nothing more than merely a shopping list.

If examined more thoroughly, actually this trend emerges in anticipation of ignorance, uncertainty and delay in identifying the source and the type of budget that can be used for village development.

This particular method is in fact commonly used by many people to anticipate unwanted events. Many people call it “politic of throwing nets”. Under conditions of poor data and information pragmatically this way is more logical and easy to understand.

Basically, Village Act (UU Desa) has tried to address the problem of availability of adequate information, including the availability of funds with mandating local governments to develop the Village Information System (Sistem Informasi Desa [SID]). However, until present, the central government has not yet compiled a specific regulation to regarding the SID.

In a broader context, the publication of some ministerial regulations, such as Regulation 114 of 2014, Permendesa No. 2 and No. 3 of 2015  dealing with the village will not likely give significant domino effect if not followed up by specific rules concerning the issuance of the SID.

Advocating the widest possible public participation and ensuring the government to carry out its duties of providing data and quality information should be the main mission for all stake holders involved in developing villages without exception.

When all the community can participate and when the information and data available quickly and the actual quality of village development success has been truly was in sight.

 

Measuring the Rural Policy

In a period of less than two years after the village law came into effect, thirteen implementing regulations at the level of ministrial ones have been issued. Two government regulations on village have been revised twice. At the level of implementation, the derivative rules would relate to other derivative rules and the village laws would intersect with other laws.

Principal Issues

There are three principal issues that develop in the implementation of the village law. First, the village development plan. Second, the authority of the village. Third, village finance.

Rural development planning issues are related to the process of rural development planning and the landscape of the rural areas. What it will be and how rural areas are developed and built and what planning and elevating mechanisms on rural areas have been important questions.

Village authority issues cover what can and should be done by the village. The authority of the village is the framework for the village at all of its work. In practice, this village authority is with regard to any matters that should and should not be done by the village.

Financial issues are in conjunction wit the village regarding the amount of money that will be received and how the money is used by the village. In that context, the amount of money to be received, the proportion of allocation and use of the money are important focuses. In the implementation, the proportion and the allocation become a sort of guideline and control for government on the village when they are to notice where the money flows.

In the context of village law implementation, the three  issues have a close relationship. The authority of the village will be an important borderline on the division of work of the village itself. The issue of planning and development will be directing village in implementing the division of work. Financial issues make sure all of the planning and development of the village are funded proportionally according to current financial condition.

Inconsistency

On the issue of planning and rural development, Permendesa No. 2 of 2015 on village meetings and Permendagri No. 114 of 2014 on development tend to have a different interpretation on the function of village community assemblies.

Permendesa urges all the mechanisms and processes of rural development implemented through village assemblies to be organized by the Village Consultative Body (BPD). While Permendagri  supervises village meetings to be conducted in several stages of the development process of the village with the name, the agenda as well as the facilitators that are different. In Permendagri there is a term “Plan for Rural Development” (RPD) which is arranged through village meetings and village development planning meetings with the organizers from each BPD and village heads.

The next point is the layout of the village. Regulation No. 114 of 2014 on village development tends to have different interpretations with Permendesa No. 1 2015 on the guidelines of the village authority by rights right of the origin and the local authority in the spatial village.

Permendagri highlights that the village has the authority to draw up spatial village. While Permendesa cites that one of the village authorities in the spatial plan is to develop a village social map that contains physical maps and socio-economic conditions map of rural communities.

Compiling can be defined as activities of rearranging positions, formations and recasting to become better than before. While developing can be interpreted as an attempt to make wider and make more advanced than before. In simple terms, the definition of compiling sensibly seems to be no significant change. In the meantime, the definition of developing appears to be on the contrary.

The next concern is the authority of the village. Law No. 6 of 2014 stipulates that the authority of the village consists of four types. However, Law No. 23 of 2014 describes the government authority outside the village administration can assign partial implementation of such authorities to the village. Having studied in depth, some tasks of the government delegation to the village outside the village turned out to be a delegation of tasks outside the village authority under Law No. 6 of 2014. Based on this, the type of activities carried out by the village administration will consist of five types of activities plus activities originating from devolution of some tasks of the district administration, province and central governement.

The village authority also deals with the authority in the management of natural resources and the decision on region borderline. Legislation through Permendesa over village authority cites that the village has the authority to manage the natural resources around the village area. However, after being confronted to the law on forestry, plantation, mineral, and coal mining, coastal water resources, geothermal, soil and water conservation, none of the laws states the role of the village in the management of natural resources.

As for the region boundary, after being linked to the law on forestry and plantation, apparently both the laws do not declare the village as an important element in determining the boundary of the village area with forests and plantations. In the law, determining the boundary of the village is undertaken by the committee made up of elements of districts. In terms of management of natural resources and the consideration of the boundary of the village, the village administration is little more than spectators who were in the rear seat.

The recent issue is village finance. In PP No. 47 of 2015, it is said clearly that the division of the village is the proportion of government spending  of 70 percent for administration of the village and 30 percent for the allowance, fixed income and the village operating costs.

Nevertheless, in the Permendagri No. 113 of 2014 concerning the financial management of village, such rules are unlisted. The absence of the proportion of expenditure in accordance with Government Regulation No. 47 Year 2015 caused the village being lost direction and guidance. For the village administration, it is a bottleneck in making the allocation of expenditure.

From some of the issues and policies discussed above, we get a simple overview that inconsistencies among the village law and the ministrial regulations; and the laws of the village with the other laws are undeniable entities.

This inconsistency could be used as an initial benchmark to the regime in measuring the implementation of the village law in two years. Furthermore, current regime homework is quantifying in depth the village laws implementation by conducting comprehensive studies involving all stake holders in the country.

Hikayat Kopi Priangan

IMG_20151201_003840[1]Sedikit saja penikmat kopi yang mengetahui bahwa sejarah kopi Priangan berawal di Cianjur. Kebanyakan penikmat kopi kekinian menduga sejarah kopi Priangan berawal di wilayah Kabupaten Bandung atau Kabupaten Garut. Hal yang wajar karena produk Kopi yang sekarang lebih banyak beredar di pasaran berasal dari daerah Kabupaten Bandung, Garut dan Sumedang.

Jalan Panjang

Syahdan, pada abad ke 17, sekitar tahun 1706, atau sekitar empat ratus tahun lalu biji kopi menjadi salah satu komoditas perdagangan internasional yang naik daun. Biji kopi masih sangat terbatas sedangkan jumlah peningkat kopi cenderung bertambah.

Keuntungan yang melambung tinggi sudah menggantung di benak kolonial. Nusantara sebagai negara jajahan adalah tempat yang ideal untuk meraup laba dengan segera.

Peluang itu segera di sambut oleh kolonial Belanda yang sedang menancapkan kuku bisnisnya di Nusantara melalu kongsi dagang mereka yang di kenal dengan sebutan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Gubernur Jenderal Van Horn yang waktu itu ditugaskan untuk mengurus VOC mulai membagikan benih kopi yang berasal dari Malabar, India di sepanjang pantai Batavia hingga Cirebon. Namun ekperimen pertama itu gagal total. Benih kopi itu tidak cocok tumbuh di pantai.

Eksperimen yang kedua segera di lakukan. Kali ini penanaman benih kopi sedikit bergeser ke arah selatan Karawang yang tempatnya lebih tingggi serta daerah dataran tinggi Cianjur. Pemilihan Cianjur sebagai tempat penanaman kopi karena pihak VOC sudah mengadakan perjanjian dagang dengan pihak Bupati Cianjur waktu itu yaitu Raden Aria Wiratanu III. Eksperimen kedua ini cukup berhasil. Bupati Cianjur berhasil menyetorkan biji kopi yang cukup memuaskan VOC.

Berawal dari keberhasilan ekperimen kedua ini pihak VOC semakin gencar memproduksi kopi di wilayah Priangan, namun baru terbatas di wilayah Bupati Cianjur. Upaya ini membuahkan hasil manis bagi VOC yang di tandai dengan dibangunnya Gudang Kopi Pertama VOC di Nusantara dan pembangunan pelabuhan untuk pengapalan kopi di tepian Sungai Citarum. Berawal dari kesuksesan ini, monopoli kopi oleh VOC di mulai.

Namun monopoli kopi ini tidak selalu berjalan lancar. Sekitar tahun 1757-1758 penduduk priangan terkena wabah semacam pes. Banyaknya jumlah penduduk yang meninggal menyebabkan berkurangnya jumlah masyarakat yang menanam kopi. Selain karena wabah, banyaknya masyarakat yang melarikan diri ke luar priangan karena tidak kuat dengan sistem penanaman kolonial menyebabkan masyarakat yang menanam kopi menjadi semakin berkurang.

Namun dengan gigih VOC mulai menyelesaikan wabah tersebut dengan memberikan vaksin kepada penduduk pribumi dalam jumlah besar. Upaya ini berhasil. Berbarengan dengan hal tersebut, pihak VOC melakukan pendekatan yang lain kepada pihak bupati untuk mengatasi kepindahan penduduk ke luar priangan. Pendekatan dengan bupati ini membuahkan hasil sesuai harapan. Produksi kopi di priangan bisa berlanjut kembali sesuai dengan perencanaan.

Babak baru produksi kopi priangan di mulai sesaat setelah VOC bangkrut karena adanya perlawanan dari masyarakat dan korupsi yang merajalela sekitar 1799. Pengurusan kopi langsung di tangani oleh pemerintahan Hindia Belanda melalui Daendels.

Tanam paksa menjadi cara yang di pilih oleh Daendels. Untuk mensukseskan misinya tersebut, Daendels mengangkat pejabat setingkat inspektur jenderal yang khusus menangani permasalahan kopi. Dengan kebijakan sistem tanam paksa dan pengawasan oleh inspektur jenderal khusus tersebut Daendels berhasil meningkatkan produksi kopi di Priangan.

Namun, kebijakan tanam paksa ini berakhir ketika Inggris melalui Raffles menjalankan kebijakan sewa tanah. Dengan kebijakan sewa tanah ini petani diberikan kebebasan untuk menanami lahan.

Kebijakan ini sebenarnya tidak seratus persen di dasari oleh buruknya sistem tanam paksa. Secara lebih dalam hal ini sebenarnya di dorong oleh menumpuknya jumlah kopi di gudang-gudang priangan. Oleh karena itu, sebenarnya kebijakan sewa tanah ini adalah kebijakan antara sebelum kopi tersebut habis terjual.

Pada periode ini upaya membuka perkebunan kopi diperluas ke arah Sukabumi dan Bandung. Kebijakan perluasan penanaman kopi ini di pimpin oleh Van Der Capelen, seorang liberalis Belanda yang di utus setelah Belanda berkuasa kembali di Nusantara.

Upaya perluasan ini pada prosesnya bertemu dengan momen penting berupa berakhirnya perang Napoleon yang menyebabkan kenaikan permintaan terhadap produk produk pertanian dari daerah tropis termasuk didalamnya kopi melonjak tinggi. Merespon momentum ini, Belanda kemudian membuat strategi baru yaitu pembukaan kebun kopi dalam skala besar. Pembukaan lahan kebun kopi yang besar ini pada prosesnya mendorong lahirnya masyarakat-masyarakat perkebunan yang tinggal menetap di sekitar perkebunan dan meningkatnya produksi kopi Priangan.

Upaya untuk memperluas penanama kopi ini mencapai momentum yang prestisius pada tahun 1822. Pada tahun tersebut harga kopi melonjak tinggi dan ditengah harga yang melonjak tersebut pemerintah kolonial mampu mensuplai sepertiga kurang kebutuhan kopi tersebut dengan kopi yang berasal dari priangan.

Namun setelah itu, produksi kopi priangan kembali mengalami penurunan yang drastis. Sekitar tahun 1822 warga priangan kembali terkena wabah kolera.Namun hal ini justru mendorong pemerintah kolonial lebih masif untuk menanam kopi dengan mewajibkan semua anggota keluarga di kebun kopi untuk kerja paksa menanam kopi.

Namun, di penghujung abad ke sembilan belas dimana pemikiran liberalisme berkembang pesat, kebijakan tanam paksa tersebut mendapatkan kritikan yang tajam dari kalangan liberalis Belanda. Berdasar kritik tersebut, pemerintah kolonial mulai melakuka diversifikasi produk pertanian. Waktu itu tebu menjadi tanaman yang dipilih selain kopi.

Namun kebijakan itu tak berhasil dengan baik karena di awal abad 19 terjadi pemberontakan yang masif oleh masyarakat kepada pemerintahan kolonial dan bangsawan feodal yang menindas rakyatnya sendiri. Namun perlawanan rakyat ini tidak berhasil membebaskan mereka dari penindasan kolonial.

Pada akhirnya bersamaan dengan naiknya permintaan teh di dunia kejayaan dan sejarah kopi di priangan mulai tergantikan dan tidak tercatat di sejarah dengan kuat. Namun bukan berarti kopi sama sekali musnah dari priangan.

Arus Balik

Pohon-pohon kopi masih tumbuh di atas bumi Priangan namun tidak dalam skala yang besar dan tidak tercatat dengan baik oleh sejarah. Kebun kebun kopi masih di tanam di tanah priangan dalam skala kecil di dataran tinggi priangan. Kopi tidak lebih seperti penumpang kereta api di gerbong paling belakang.

Namun setelah itu, sekitar tahun 1998 ketika pemerintah menggulirkan program Kredit Usaha Tani (KUT) yang pada prakteknya menyebabkan masyarakat beramai-ramai menanami lahan hutan yang pada akhirnya mengalami kegagalan menyebabkan lahan hutan menjadi gundul. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, pemerintah mengajak masyarakat untuk menanami lahan priangan yang gundul tersebut dengan menanam kopi dengan sistem kemitraan. Dan dari sanalah kopi Priangan mulai menuliskan sejarahnya kembali secara perlahan.

Sejarah kopi priangan itu semakin terkuak setelah tahun 2000. Di tahun-tahun tersebut, khususnya di Bandung mulai bermunculan gerai-gerai kopi dari mancanegara yang ternyata di gemari oleh masyarakat Bandung.

Hal tersebut memancing beberapa pengusaha lokal untuk ikut ambil bagian dari bisnis kopi ini dengan membuka gerai kopi sejenis dan memburu kopi-kopi ke pelosok priangan untuk diekspor.

Peluang penjualan kopi Priangan ke luar negeri terbuka lebar karena ternyata lidah masyarakat negara eropa sekarang masih sama dengan lidah para pendahulu mereka yang menyukai kopi Priangan! Dan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang sepertinya kopi Priangan sedang memasuki babak baru sejarahnya sendiri.

Melihat sejaran panjang perjalanan kopi priangan dan meneropong perjalanan ke depan sepertinya perjalanan kopi Priangan sedang berada dalam arus balik. Disebut arus balik karena produksi kopi Priangan tidak hanya diproduksi untuk ekspor namun juga di produksi untuk memenuhi kebutuhan kopi bangsa sendiri sehingga kita menjadi masyarakat yang merasakan langsung dampak kesuburan tanah Priangan ini. Tentunya hal ini akan menjadikan petani kopi dapat lebih tersenyum bahagia karena mendapatkan pendapatan yang lebih besar sehingga kehidupanya menjadi lebih sejahtera dari para pendahulunya ketika era kolonial.

Sepenggal Senja di Teluk Jailolo

IMG_20150711_161804Sementara di depan terhampar lautan tanpa ombak, di kejauhan terlihat samar-samar jejeran daratan menghampar. Diantara daratan tersebut terlihat dua gunung yang lebih tinggi diantara daratan itu. Itulah gunung Maitara yang menjadi ikon pada uang pecahan seribu rupiah dan satu lagi Gunung Gamalama, gunung yang menjadi ikon Kota Ternate dan Tidore di Provinsi Maluku Utara.

Beberapa saat kemudian dari arah belakang penulis duduk cahaya matahari sore perlahan menyembul.Beberapa sudut bangunan dan dinding beberapa kapal kecil yang sedang membuah sauh terlihat lebih bercahaya.

Sore itu penulis baru saja selesai menyeberang dari Pelabuhan Dufa-Dufa Kota Ternate. Beruntung, waktu itu senja baru saja dimulai. Menikmati senja sembari menunggu adzan magrib berkumandang adalah sebuah pilihan yang sulit untuk di tolak.

Sore itu penulis sedang berada di teluk Jailolo. Sebuah teluk yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara yang terkenal dengan festival laut Jaillolo. Sebuah festival laut yang cukup prestisius.

Di Jailolo, matahari terbenam tidak muncul dari arah depan namun dari belakang laut. Tepatnya dari balik sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Masyarakat setempat menyebut gunung tersebut Gunung Jailolo. Perbedaan posisi tenggelamnya matahari menjadikan teluk ini menjadi salah satu hal menarik untuk dinikmati oleh para wisatawan lokal atau domestik.

Berbarengan dengan matahari senja yang mulai menyembul terlihat beberapa kapal nelayan yang hendak menepi. Kapal nelayan yang baru pulang melaut tersebut jumlahnya tidak lebih dari dua kapal tanpa layar.

Selain kapal nelayan, terlihat juga dua kapal besar yang sedang membuang sauh. Kapal besar tersebut bukanlah kapal penumpang yang hendak membawa penumpang, namun kapal besar tersebut adalah kapal yang mengangkut hasil alam Kabupaten Halmahera Barat ke kota-kota besar lainya di sekitar Maluku seperti Kota Manado, Ambon dan paling jauh hingga ke pulau Jawa.

Beberapa ratus meter dari teluk tersebut terlihat dua deretan panjang tenda-tenda yang dipenuhi oleh kerumunan warga yang hendak membeli kudapan untuk berbuka puasa. Deretan tenda itu merupakan salah satu blok dari Pasar Jailolo yang ramai ketika senja di mulai.

Dari penuturan seorang kawan, di pasar tersebut tersedia berbagai hidangan yang didominasi oleh makanan manis seperti kue cucur, kue serabi, carabikang, dan kue bika ambon serta kue lemang, kudapan dari ketan yang di kukus dengan menggunakan daun pisang yang masih muda serta banyak lagi jenis kuliner lokal.

Sementara itu, masakan yang tersedia mayoritas adalah makanan yang berbahan dasar ikan. Diantara berbagai hidangan tersebut, hidangan yang konon katanya paling di cari adalah ikan cakalang asap. Ikan cakalang asap ini paling banyak di cari karena rasanya yang khas dan bisa di olah dengan sederhana namun cita rasanya juara.

Bagi penulis, air laut yang tenang, kapal yang sedang membuang sauh, nelayan yang pulang melaut serta kerumunan warga di sekitar tenda merupakan senja yang jarang penulis dapatkan di pantai yang lain.
Senja di Jailolo seperti senja yang mampu membuat kita lupa akan kepenatan karena rutinitas setiap hari yang membosankan dan menjadikan kepala terasa berat. Penerbangan dari Jakarta kemudian transit di Menado dan berakhir di Bandara Sultan Baabulah segera sirna senja itu.

Rute Eksotis

Rute menuju Teluk Jailolo cukup mudah diakses dari pulau Jawa. Melalui Bandara Soekarno Hatta kita dapat menggunakan beberapa maskapai penerbangan dengan tujuan akhir Bandara Sultan Baabulah Kota Ternate dan Tidore. Harga tiket pesawat cukup terjangkau oleh semua kalangan. Jika sedang beruntung kita bisa mendapatkan tiket promo dengan harga sepuluh kali lebih murah dari tiket biasanya. Tiket murah tersebut biasanya ditawarkan oleh beberapa maskapai penerbangan partikelir.

Dari Bandara Sutan Baabulah perjalanan dilanjutkan menuju pelabuhan kecil dengan nama pelabuhan Dufa-dufa. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang merupakan pintu masuk ke beberapa daerah di gugusan Kepulauan Maluku. Salah satunya adalah pelabuhan di teluk Jailolo. Dari bandara, pelabuhan ini bisa di tempuh dengan menggunakan taksi yang banyak berjejer di depan bandara.

Sembari menunggu kapal cepat menuju Teluk Jailolo penuh kita dapat menikmati pemandangan laut dan gugusan kepulaun yang mempesona. Dari Pelabuhan dufa-dufa pandangan kita bisa diarahkan pada pemandangan dua buah gunung yang berbentuk seperti kerucut yang tingginya hampir sama. Dua gunung tersebut merupakan ikon gambar yang terdapat di uang pecahan seribu rupiah. Gunung tersebut terdapat di gugusan Pulau Maitara yang masih merupakan gugusan kepulauan Halmahera.

Beruntung, penulis waktu itu bisa menyaksikan pemandangan puncak gunung tersebut dengan kondisi yang berbeda dalam dua waktu yang hampir bersamaan. Kondisi pertama, bagian puncak gunung tersebut tidak di tutupi awan dan dari jauh terlihat beberapa kapal kecil nelayan sedang melaut. Kondisi ini sama persis dengan kondisi pada gambar uang pecahan seribu rupiah. Kondisi ini jelas membuat penulis seakan-akan sedang berada dalam suasana yang begitu damai dan tenang.

Kedua, ketika bagian atas gunung tersebut di tutupi oleh awan namun bagian puncaknya tetap sedikit terlihat. Menikmati pemandangan yang kedua ini kita seperti sedang melihat puncak gunung namun dari atas gunung tersebut. Puncak gunung tersebut terlihat menyembul dari balik awan yang mengepungnya. Bagi penulis, dua kondisi tersebut seakan-akan mengajak untuk menikmati suasana damai dan tenang secara perlahan.

Setelah puas menikmati kedua pandangan tersebut, pemandangan menarik lainnya siap menyambut kita. Perjalanan menyeberangi lautan Maluku adalah penyeberangan yang menarik sekaligus mendebarkan. Perjalanan menyeberang ini menjadi perjalanan yang mendebarkan karena jalur penyebarangan di seluruh gugusan kepulauan Maluku merupakan jalur penyeberangan yang langsung mengarah pada laut lepas yang mengarah langsung ke laut samudera pasifik. Artinya perjalanan sedang berada di jalur dengan gelombang laut yang besar dan sulit di prediksi.

Namun perlu di garis bawahi bahwa gelombang laut yang tidak menentu itu biasanya terjadi menjelang sore saja. Sebelum sore datang gelombang laut biasanya dalam kondisi tenang. Oleh karena itu salah satu hal penting bagi setiap wisatawan yang hendak menyebarang ke gugusan Kepulauan Maluku sebaiknya menyeberang sebelum senja datang.

Beruntung, waktu itu penulis menyebarang sebelum waktu ashar datang dan di dalam kapal terlihat tumpukan pelampung yang terlihat warnanya masih terlihat menyala. Hal ini mengindikasikan bahwa keselamatan menjadi prioritas dalam perahu cepat yang penulis tumpangi. Kekhawatiran itu agak sedikit sirna dari dalam kepala.

Perjalanan menuju Teluk Jailolo mulai di jelang. Baling baling kapal yang disimpan di bagian kapal mulai berputar. Air laut mulai terbelah. Riak airnya mulai bercipratan membasahi bagian luar kapal dan kaca jendela kapal. Beberapa kali cipratan air laut tersebut hinggap di wajah karena kaca jendela di kapal tersebut dibiarkan terbuka oleh penulis. Cipratan air laut tersebut membuat wajah penulis sedikit basah. Cipratan air laut tersebut berbarengan dengan hembusan angin laut samudera yang terasa agak hangat di kulit.

Kapal cepat tersebut membelah laut Maluku selama kurang lebih satu jam. Setelah empat puluh lima menit berlalu, dari kejauhan terlihat beberapa bangunan menjorok ke laut dan deretan pegunungan yang berada di belakang pantai terlihat jelas.Deretan bangunan di sisi pantai tersebut adalah bangunan yang terletak di teluk Jailolo.

Dalam beberapa saat penulis akan segera berlabuh di Pelabuhan Jailolo.
Ketika kaki menginjak kaki di Pelabuhan Jailolo udara panas langsung menyergap. Namun udara panas tersebut bersamaan dengan angin pantai yang menerpa tubuh menjadikan suasana pantai begitu terasa.

Dari jarak beberapa ratus meter sebuah tulisan dengan hurup berwarna merah terlihat jelas. Hurup besar berwarna merah terang itu tersusun menjadi kata “Jailolo City”. Tulisan ini mirif dengan tulisan-tulisan di taman-taman seperti di Kota Bandung. Tulisan di teluk Jailolo ini sangat mungkin di ilhami oleh tulisan-tulisan di taman tersebut karena dilihat dari material, ukuran serta hurup yang digunakan mirif dengan tulisan di taman-taman kota di Bandung.

Penulis segera menggambil posisi di samping tulisan besar tersebut. Angin pantai segera menyergap. Hembusannya menyapa kulit secara perlahan. Gunung di gugusan kepulauan Maitara yang tadi dilihat pas berangkat terlihat agak mengecil namun bentuknya jelas. Namun kali ini di samping Gunung tersebut terlihat Gunung Gamalama berdiri membisu. Kedua gunung tersebut seolah-olah menjadi saksi bisu semua aktivitas di Laut Maluku dan juga di Teluk Jailolo.

Tidak berapa lama matahari senja mulai menyembul di balik bukit di belakang Teluk Jailolo.Perjalanan panjang yang melelahkan perlahan tergantikan oleh senja yang begitu tenang di Teluk Jailolo Tidak ada kata-kata yang muncul selain ucapan sukur dan kagum atas ciptaan Tuhan yang maha hebat tersebut.

After Village Act

The issuance of Law No. 6 of 2014 concerning the village has become a strong driving force for the government for issuing a series of its derivative rules. From the writer’s view, derivative rules concerning the village are more than other rules outside the rules concerning the village. While viewed from their chronological publication, the derivative rules were published in chronological span that is relatively not too long, namely not more than two years since Law No. 6 was passed in January 2014.

Derivatives Rules

In the period of 2014-2015 there have been three government regulations published, thirteen ministerial-level regulations and one three ministerial decree concerning the village. For government-level regulations, there has been one change. Government Regulation No. 43 Year 2014 concerning the village has been converted into Regulation No. 47 Year 2015 concerning the village. In the meantime, Regulation No. 60 Year 2014 on the village fund so far has not been shown to be altered.

Meanwhile, of the 13 ministerial-level regulations, three rules were issued by the finance ministry, four by the interior ministry, and six by the ministry of rural development of disadvantaged areas and transmigration.

Chronologically, the ministerial decree that was the earliest issued originated from the finance ministry. On December 24, 2014 PMK No. 241 deals with the implementation and accountability of fund transfers to the regions and villages and PMK No. 250 is concerned with the allocation of funds transfer and rural areas. Still in the same month, on 31 December 2014 the interior minister signed PERMENDAGRI No. 111 on village regulations, PERMENDAGRI No. 112 on head of village elections, PERMENDAGRI No. 113 on village finance and PERMENDAGRI No. 114 on rural development.

Subsequently, in January-March village ministry published six ministerial regulations, namely PERMENDESA No. 1 on guidelines for village authority based on the origin and scale of the village, PERMENDESA No. 2 on the guidelines of the discipline and decision-making mechanisms of village meetings, PERMENDESA No. 3 on the assistance of the village. After that, PERMENDESA No. 4 on the establishment and dissolution BUMDES passed in February 2015, PERMENDESA No. 5 on the priority use of village funds. Finally, in March came PERMENDESA No. 6 on the organization and governance of Kemendesa.

After that, in May 2015, the finance minister issued a PMK No. 93 on the procedures for the allocation, distribution, controlling and evaluation of village funds. Recently, last September the ministry of finance, ministry of village and the interior ministry published the Joint Decree (SKB) on the acceleration of the distribution, management and use of village funds in 2015.

Loophole

Pragmatically, the publication of a series of rules this is certainly a positive thing. The entire community can position it as one of the government’s serious efforts in building the village. But on the other hand, as a rule technocratically compiled, it has already been a provision if the rules have its own weaknesses.

As we know, today there are three ministries given the mandate to take care of the village, as mentioned above. Although, theoretically, the division of labor has been set out clearly, at the level of practice it can not be used as a guarantee that there will not be a gap of understanding between the three ministries.
Take the village finances as an example.

Regarding this village finance, three ministers issued their own rules. The finance minister goes through the PMK No. 93 of 2015 regarding the procedure for the allocation, distribution, monitoring and evaluation of village funds, then the interior minister through PERMENDAGRI No. 113 2014 of village finances and minister of rural and disadvantaged areas through PERMENDESA No. 5 of 2015 on priorities for the use of village funds.

With various regulations owned by each ministry, there should no longer be urgent issues regarding village finance, especially related to the transfer of money from the government to the village.

But, the reality does not go that way. In this context, the publication of the Joint Decree (SKB) of the three ministers appears to be obvious example of that gap. If only the rules had been made on a deep mutual understanding between the ministries, the potential problems should have been predicted and anticipated by a series of regulations made by each ministry.

In a wider context, suppose it is brought into relation of provinces and districts, it will have an impact on the loopholes of deeper and larger understanding. Of course, the understanding gap potentially can give refraction and deviation of understanding over the rules by the district administration itself.

In a short term, maybe a gap between the levels of government can still be resolved by issuing a a three-minister joint decree. However, in a long-term context no one can guarantee this will be resolved and the problem with the same mode will not be repeated.

It must be noticed well, that this gap is only one example of the problems arising after the Village Act has been legalized for approximately two years. It is possible that another problem could come to the surface, just waiting for the right moment alone. But hopefully it does not necessarily become a reality. We hope the problem of late distribution of money to the village is not a trigger of a time bomb on the village. Instead, we can take it as a simple reminder for all of us.

Ultimately, a series of derivatives regulations on village appearing in this short time period is expected to be an input for the government to undertake introspection and deep and thorough reflection on the practice of taking care of the village over the years. Decisiveness, intelligence and wisdom as well as the cohesiveness of state leaders are the key factors in this process. This is an important test of the government of the republic.

Mengukur Kemandirian Desa

Dari era kolonial sampai sekarang posisi desa tidak lebih dari sekedar objek pembangunan. Berbagai regulasi dari era kolonial sampai sekarang telah memposisikan desa tidak lebih dari sekedar pelaksana kebijakan dan program pembangunan pemerintah diatasnya.

Hal ini menyebabkan posisi desa menjadi terpojok. Tidak berdaya membangun dirinya sendiri. Lebih banyak membangun dengan modal pihak luar dari pada kekuatan sendiri.

Ketergantungan

Secara historis ketergantungan desa terhadap pemerintahan diatasnya bermulai di era kolonial. Hal ini ditandai dengan keluarnya Regeeringsreglement, sebuah aturan mengenai desa pada tahun 1854.

Aturan tersebut mengatakan bahwa pemerintah desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengacu pada aturan gubernur jenderal.

Namun aturan tersebut dianulir oleh aturan Desa ordonannantie pada tahun 1941. Aturan ini menyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa harus mengacu pada aturan diatasnya.

Akan tetapi, sebelum aturan ini berjalan menyeluruh penjajahan Belanda digantikan oleh penjajahan Jepang. Pada penjajahan Jepang semua aturan desa tersebut tidak berlaku. Desa tidak lebih dari sekedar kepanjangan tangan dalam memenangkan peperangan.

Semangat untuk mengurangi ketergantungan desa muncul kembali di era kemerdekaan melalui UU No 1 tahun 1945 dan nomor 22 tahun 1948. Kedua UU ini spesifik menyatakan bahwa desa merupakan bentuk otonomi paling bawah dan berwenang mengatur dirinya sendiri tanpa harus mengacu pada aturan diatasnya. Ini merupakan sinyalemen positif bagi desa.

Namun belum juga UU tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, lahir dekrit presiden tahun 1959. Menindaklanjuti dekrit tersebut lahir Penpres No 6 Tahun 1959 yang secara subtstansif mengatur desa melalui pemerintah daerah dengan cara yang sentralistik. Peran presiden dan menteri dalam negeri yang dominan menjadi salah satu ciri menonjol. Tentu saja, hal ini menyebabkan desa menjadi kembali tidak lebih dari sekedar kepanjangan tangan pemerintah diatasnya.

Pada proses nya, semangat sentralistik tersebut dianulir oleh UU No 19 tahun 1965 tentang Desa pradja. UU tersebut mengatakan bahwa Desa pradja adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh teritori berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta bendanya sendiri.

Secara semangat UU ini mencoba memberikan yang luas kepada desa untuk mengurus dirinya sendiri tanpa harus terlalu terikat dengan pemerintah di atasnya. Melalui UU ini posisi desa kembali menguat.

Namun setelah itu serangkain regulasi tentang desa cenderung memposisikan desa dalam posisi yang lemah. Pada periode 1969-1979 lahir UU N0 6/1969 yang membekukan UU sebelumnya yang di susul dengan UU no 5/1974 dan UU N0 5/1979. Dalam UU tersebut posisi pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah daerah yang dikendalikan secara sentralistik oleh presiden dan pejabat setingkat menteri secara langsung. Melalui UU ini posisi desa tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah diatasnya.

Lalu di periode 1999-2014 lahir beberapa UU yang berkaitan langsung dengan desa. UU No 22/1999 mendefenisikan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

UU ini memang sama sekali tidak berbau sentralisme yang kuat, namun desa sifatnya tetap hanya memperoleh kewenangan sisa dari pemerintah kabupaten dan kecamatan. Desa dalam bingkai UU ini tidak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah diatasnya.

Begitu juga dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 6 Tahun 2014 Desa. Kedua UU ini mempunyai nafas yang sama yaitu antisentralisme dengan memposisikan desa sebagai kesatuan hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan kepentingan masyarakat dan rumah tangganya sendiri.

Namun tetap saja, dalam dua UU ini desa secara mendasar hanya mendapatkan kewenangan sisa dari pemerintah diatasnya. Posisi desa tetap menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah diatasnya.

Pemandu

Akibat dari regulasi yang subordinatif dan konsekuensi logis atas berbagai regulasi tersebut, dapat terlihat jelas pada beberapa dimensi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat desa.

Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya. Semakin besar ketergantungan kelembagaan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenanganya maka ini adalah bentuk ketergantungan yang negatif. Namun semakin kecil ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya maka ini adalah bentuk ketergantungan yang positif.

Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat maka kelembagaan ekonomi tersebut semakin mandiri. Namun semakin tidak berjalan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat tersebut berarti semakin tidak mandiri kelembagaan ekonomi tersebut. Tentu saja ini adalah hal negatif.

Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material maka dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat.

Melihat karakteristik bangsa Indonesia yang begitu luas dan plural gambaran mengenai kondisi desa dalam tiga dimensi tersebut akan sangat beragam. Dalam bayangan penulis, akan banyak muncul tipologi desa dengan kondisi yang berbeda di setiap tiga dimensi tersebut.

Gambaran kondisi desa yang sebenarnya berdasarkan tiga dimensi tersebut secara langsung akan menjadi pemandu bagi siapa saja untuk melaksanakan semua program di desa. Semakin patuh program yang masuk dengan kondisi tiga dimensi tersebut maka semakin tepat pula program yang masuk ke desa. Sebaliknya, semakin tidak patuh guliran program yang masuk ke desa dengan kondisi tiga dimensi tersebut maka semakin tidak tepat pula program tersebut.

Dalam konteks demikian, desa tidak lagi dikendalilan oleh berbagai guliran program dari luar, namun program dari luar tersebut justru dikendalikan oleh desa melalui gambaran dari ke tiga dimensi tersebut.
Dengan demikian desa akan lebih mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Desa akan mempunyai daya tawar dalam mengurus, membangun dirinya sendiri terhadap pihak lain.

Seharusnya pemikiran ini menjadi salah satu bahan diskusi menarik diantara seluruh penggiat desa selain hingar bingar mengenai pembagian uang yang besar ke desa.

Memperkuat Pembangunan Desa

Partisipasi dan informasi adalah kekuatan utama dalam pembangunan desa. Namun sejauh ini kualitas partisipasi, ketersediaan dan tingkat akurasi informasi cenderung menjadi kelemahan mendasar yang selalu melekat dalam proses pembangunan desa.

Silent Minority

Secara konseptul, partisipasi merupakan “barang lama” dalam proses pembangunan desa. Konsep ini muncul sekitar dekade 1970 sebagai kritik terhadap pendekatan pembangunan top down yang meminggirkan peran masyarakat dan menuai lebih banyak kegagalan dari pada keberhasilan.

Bersamaan dengan itu, Robert Chambers, seorang aktivis cum akademis dari Universitas Sussex Inggris bersama beberapa koleganya mulai mengembangkan konsep pembangunan yang menempatkan masyarakat desa sebagi pelaku utama.

Secara konseptual, semangat partisipasi dalam pemikiran Chambers dan koleganya adalah semangat untuk mengorganisasikan dan melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan dan program untuk diri dan kelompoknya masing-masing.

Dalam konsep ini, masyarakat desa diposisikan sebagai kelompok tidak beruntung yang didominasi masyarakat miskin yang merupakan kalangan mayoritas di desa, atau sebutan lainnya adalah silent majority. Secara sederhana konsep ini hendak memposisikan masyarakat miskin sebagai pelaku utama pembangunan desa.

Pada dekade awal berkembangnya konsep partisipasi, cara pandang mengenai masyarakat ini masih relevan. Namun melihat kekinian, khususnya di Indonesia cara pandang tersebut sepertinya tidak lagi relevan. Fakta dan data yang berkembang mengatakan bahwa silent majority tersebut sebenarnya sudah terklasifikasi ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai karakteristik dan kebutuhan berbeda. Penulis menyebut kelompok yang terspesifik tersebut dengan istilah silent minority.

Berdasarkan klasifikasi oleh Program Peduli Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), kelompok silent minority ini terbagi ke dalam empat kelompok yaitu, disabilitas, korban pelanggaran HAM berat, komunitas adat terpencil dan kelompok agama minoritas dan kepercayaan lokal.

Kemensos mencatat bahwa tahun 2011 sekitar 11,500 penduduk Indonesia berada dalam kondisi disabilitas. Sedangkan komunitas adat terpencil berjumlah kurang lebih 229 ribu KK yang tersebar di 246 Kabupaten, 852 Kecamatan, 2000 Desa dan 2.650 lokasi dari Sabang sampai Merauke.

Selanjutnya, Kontras mengatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat dari tahun 1960 sampai dengan sekarang sekitar 10,000 tapi dengan catatan bahwa korban pelanggaran HAM di Timor-Timur tidak dihitung.

Mengenai kelompok agama dan minoritas sulit menemukan data teraktual mengenai jumlah dan sebarannya. Namun melihat pada laporan Human Right Watch tahun 2010, menyatakan pemerintah Indonesia telah gagal dalam melindungi kebebasan beragama kaum minoritas dan kepercayaan.

Salah satu indikator penting penilaian tersebut yaitu meningkatnya kasus pelanggaran kebebasan bergama dalam beberapa tahun terakhir ini.

Serangkaian data kelompok silent minority tersebut secara tidak langsung membukakan mata kita bahwa kelompok ini juga seharusnya betul-betul mendapatkan tempat dan bisa terlibat dalam pembangunan desa. Mereka memerlukan kebijakan dan program yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Seharusnya mereka terlibat penuh dalam setiap proses pembangunan desa.

Dalam konteks pembangunan desa, kualitas partisipasi akan berpengaruh terhadap penyusunan program dan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Pada titik ini data dan informasi mengenai sumber dan besaran keuangan untuk pelaksanaan program pembangunan desa menjadi hal krusial.

Cek Kosong

Namun melihat pada praktek yang dilakukan, rupanya kebutuhan informasi dan data yang akurat dan cepat belum sepenuhnya bisa dilakukan. Indikasi mengenai hal ini dapat terlihat pada dokumen pembangunan desa (baca : RPJMdesa) yang cenderung tidak lebih dari sekedar daftar belanja (shoping list) belaka.

Jika di telisik lebih dalam, sebenarnya kecenderungan ini muncul sebagai antisipasi dari ketidak tahuan, ketidakpastian dan keterlambatan dalam mengindentifikasi sumber dan jenis anggaran yang dapat di gunakan untuk pembangunan desa.

Cara seperti ini sebenarnya lazim di gunakan oleh banyak pihak untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Banyak orang menyebut cara seperti ini dengan istilah “politik melempar jaring”. Dalam kondisi yang miskin data dan informasi tentu saja cara ini lebih logis dan mudah dimengerti.

Sebenarnya, UU Desa telah berusaha menjawab problem ketersediaan informasi yang memadai termasuk ketersediaan dana dengan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID).Namun sampai dengan sekarang pihak pemerintah pusat belum menyusun sebuah peraturan yang spesifik membahas mengenai SID.

Dalam kontek yang lebih luas, terbitnya beberapa peraturan menteri, seperti permendagri 114 tahun 2014, Permendesa No 2 dan No 3 Tahun 2015 yang berkaitan dengan desa tidak akan terlalu memberikan efek domino yang signifikan jika tidak barengi dengan terbitnya aturan spesifik mengenai SID. Sederhananya, UU desa tanpa mengenai SID dan aturannya hanya akan menjadi semacam “cek kosong” untuk masyarakat
Mendorong partisipasi masyarakat seluas mungkin dan memastikan pihak pemerintah melaksanakan tugasnya menyediakan data dan informasi yang berkualitas seharusnya menjadi misi utama bagi semua yang terlibat mengenai desa tanpa kecuali.

Ketika semua kalangan masyarakat bisa berpartisipasi dan ketika informasi dan data tersedia dengan cepat dan berkualitas sebenarnya keberhasilan pembangunan desa telah betul-betul berada di depan mata.