Menata Ulang Perekonomian Perbatasan di Jawa Barat

Oleh Aang Kusmawan

Sejauh ini wacana pengembangan perekonomian masih terkotak-kotakan pada pengembangan perekonomian di perkotaan dan perdesaan. Padahal diluar itu masih ada kotak lain, itulah kotak perekonomian masyarakat di perbatasan-perbatasan desa antar kecamatan dan kabupaten.

Sejatinya, membicarakan Jawa Barat adalah berbicara mengenai desa. Dari data diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat terdiri dari delapan belas kabupaten, sembilan kota dan enam ratus dua puluh kecamatan. Dari jumlah tersebut, desa berjumlah 5.242 dan kelurahan berjumlah 632. Jumlah penduduknya kurang lebih 40.737.592 jiwa. Dari jumlah tersebut lebih dari setengahnya tinggal di pedesaan.

Selain itu, perlu di ketahui bahwa karakter desa-desa di kecamatan yang ada di Jawa Barat merupakan desa dengan karakter dan kultur produksi yang kuat. Hal ini berbanding terbalik dengan kota-kota yang cenderung mempunyai karakter konsumsi yang kuat.

Misalkan, desa-desa di perbatasan kecamatan di Kabupaten Garut, Bandung, Cianjur,Sumedang, Indramayu, Majalengka adalah desa hutan dengan potensi yang beragam dan potensial. Dari mulai produk olahan seperti gula aren sampai dengan produk pangan seperti pisang, ijuk dan produk tanaman kebun lainnya.

Selain produk olahan, di desa-desa perbatasan tersebut terdapat juga potensi sumber daya alam yang apabila di gali dengan maksimal dan tepat akan mendatangkan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat desa-desa di perbatasan. Daerah-daerah perbatasan Tasik, Sumedang, Garut, Cianjur, Ciamis merupakan daerah yang kaya dengan potensi sumber daya alam.

Seharusnya, potensi ini tergali dengan maksimal dan akhirnya bida mendatangkan kesejahteraan bagi warga pedesaan di Jawa Barat. Namun, sampai dengan saat ini kesejahteraan masyarakat perdesaan masih jauh. Kesejahteraan masyarakat desa hanya baru sampai pada tataran normatif perencanaan pada setiap levelan pemerintah. Masih banyak halangan dan rintangan yang senantiasa menghadang.

Tata Ulang Wilayah

Sejauh ini pemerintah dan pihak lain termasuk pihak perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum terlalu banyak menyoroti luas wilayah desa dan kecamatan. Adapun yang lebih banyak dibicarakan mengenai pemekaran kabupaten. Hal inipun dibarengi dengan catatan bahwa isyu pemekaran tersebut lebih banyak digelindingkan oleh sebagian besar elit-elitnya saja, dengan memanfaatkan instrumen otonomi daerah.

Sejatinya, penataan ulang wilayah ini, khususnya mengenai luas desa di berbagai kecamatan dan kabupaten di Jawa Barat menjadi agenda utama dan pertama kali harus dilakukan untuk memperbaiki desa-desa di Jawa Barat.
Beberapa alasan penting, pertama adalah karena semenjak menjadi negara Indonesia dan menjadi provinsi Jawa Barat, masalah mengenai luas wilayah masing-masing terutama desa merupakan warisan turun temurun yang dibuat oleh penjajah dan merupakan modifikasi dari sisa-sisa peninggalan jaman kerajaan.

Sebagai wilayah yang dikembangkan oleh penjajah, tentu saja perspektif dan pendekatan yang dilakukan pasti akan ditujukan untuk memudahkan kepentingan penjajah, bukan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Namun perlu di catat dengan baik, penataan ulang wilayah ini tidak sama dengan pembuatan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang biasa di buat. Penataan ulang ini adalah penataan yang dilandasi oleh semangat menjadikan warga masyarakat desa secara umum dan khusus diperbatasan menjadi lebih sejahtera dan berdaulat dengan wilayahnya masing-masing.

Pasar Komoditas

Selain wilayah, daerah-daerah diperbatasan adalah daerah yang bermasalah dengan jarak. Sudah menjadi rahasia umum apabila daera-daerah di perbatasan paling selatan banyak yang mengandalkan perekonomian pada kabupaten lain.

Misalkan, didaerah Garut Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung, seperti daerah Kecamatan Cisewu atau daerah di Cianjur Selaatan yang masih berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Masyarakat Garut dan Cianjur Selatan banyak yang mengandalkan Kabupaten Bandung sebagai daerah penting untuk membeli barang atau memasatkan hasil-hasil olahan dan hasil bumi lainnya.

Orang-orang Garut Selatan banyak menjual hasil olahan mereka berupa gula merah ke daerah Kabupaten Bandung dan menjual barang lainnya melalui daerah Kabupaten Bandung. Begitupun denga masyarakat di sekitar Cidaun dan Naringgul, Kabupaten Bandung menjadi daerah yang lebih dituju daripada Kecamatan Cianjur.

Pada prosesnya, jauhnya jarak tersebut yang sering kali ditambah parah dengan buruknya kondisi jalan dibeberapa ruas jalan provinsi dan kabupaten menyebabkan munculnya kelompok lain. Kelompok lain tersebut adalah kelompok bandar, perantara atau lebih lajim disebut tengkulak.

Dalam konteks perdagangan hasil alam dan pengolahan hasil bumi di daerah perbatasan, tengkulak memegang peranan penting. Tengkulak menjadi pasar kedua sebelum menuju pasar pertama seperti pasar induk caringan dan pasar-pasar lainnya di daerah Bekasi, Tangerang atau Jakarta. Sebagai pasar kedua, tengkulak berperan dalam memainkan harga jual produk pertanian dan hasil alam lainnya. Pada prakteknya proses ini tentu merugikan masyarakat,

Namun demikian, menghapuskan peran tengkulak dalam rantai perekonomian diperbatasan bukanlah hal gampang. Kenyataan dilapangan bahwa tengkulak tersebut seringkali sudah terorganisasi dengan baik dan mempunyai dekengan kuat dibelakang. Hal ini menjadikan peran dan posisi tengkulak menguat.

Menurut hemat penulis, hal yang paling mungkin dilakukan dalam konteks jangka pendek ini adalah membuka pasar komoditas didaerah-daerah perbatasan. Penulis membayangkan alangkah akan lebih bermanfaat jika kemudian masyarakat diperbatasan memasarkan hasil barangnya tersebut dipasar-pasar komoditas yang berada didaerah perbatasan di kabupaten-kabupaten Jawa Barat.

Dengan demikian, masyarakat di perbatasan tidak akan terkendala dengan jarak. Dalam konteks ini, pembelilah yang kemudian datang langsung menemui penjual di daerah-daerah perbatasan kabupaten di Jawa Barat. Pada prosesnya hal ini akan berdampak pada dua hal. Pertama, tentu saja hal ini akan meminimalisir peran tengkulak, karena jarak yang sedemikian jauh sudah tidak lagi ada. Kedua, menyebabkan masyarakat di perbatasan lebih kompetitif karena persaingan yang ada dipasar komoditas tersebut ada didepan mata mereka.

Pada akhirnya, penataan ulang wilayah yang diikuti dengan pembentukan pasar komoditas, dalam jangka pendek atau jangka panjang mampu mendorong perekonomian lebih maju dan mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota. Ketika masyarakat di desa, khususnya didaerah perbatasan meningkat, maka angka IPM yang tinggi dan tigkat kemiskinan masyarakat pedesaan yang tinggi akan berkurang dengan laju yang lebih tepat. Namun demikian, semuanya selalu akan kembali pada komitmen dan kemauan yang kuat dari pihak legislatif terutama eksekutif.

 

Adakah diantara calon gubernur-gubernur yang hendak dipilih berkomitmen kuat untuk daerah perbatasan? Seharusnya ada, karena sejatinya denyut nadi perekonomian masyarakat Jawa Barat ada di desa, ada di perbatasan.
Aang Kusmawan, Guru Ekonomi di MA Sukasari Al-Fatah Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Meneliti kondisi desa-desa di perbatasan Jawa Barat.

No Handphone : 085624458760
Email : aang_kusmawan@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About these ads